Tarif Pajak Naik Diam-diam, Mengapa Belanja Rakyat Kian Tercekik?

Tampang.com | Pemerintah secara perlahan menaikkan beberapa jenis pajak sejak awal 2025, terutama yang menyentuh konsumsi publik, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tanpa banyak pemberitaan, kenaikan ini mulai dirasakan oleh masyarakat melalui harga barang yang tiba-tiba melonjak. Apakah ini bentuk strategi fiskal, atau justru kebijakan yang membebani rakyat kecil?

PPN 12 Persen, Efek Domino di Harga Barang

Sesuai Undang-Undang HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan), PPN resmi naik dari 11% menjadi 12% pada awal 2025. Kenaikan ini berdampak langsung pada harga kebutuhan pokok, barang konsumsi rumah tangga, hingga layanan digital.

“Bayar listrik, beli sembako, semua naik. Gaji tetap, tapi pengeluaran makin besar,” keluh Arief, karyawan swasta di Bekasi.

Kenaikan Pajak Bertahap, Tapi Efeknya Seketika

Pemerintah menyebut kenaikan PPN ini sebagai bagian dari reformasi perpajakan untuk memperkuat APBN dan memperluas basis pajak. Namun, masyarakat merasakan dampaknya secara langsung tanpa mitigasi berarti, apalagi di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi dan inflasi pangan.

“Pemerintah seolah menghindari kontroversi dengan menaikkan pajak perlahan, tapi efeknya menyakitkan. Ini strategi senyap yang menyulitkan rakyat,” ujar Bhima Yudhistira, ekonom dari CELIOS.

Daya Beli Melemah, UMKM Menjerit

Data BPS menunjukkan penurunan daya beli rumah tangga di kuartal pertama 2025. UMKM yang menggantungkan hidup pada konsumsi masyarakat juga terpukul. Mereka sulit menaikkan harga karena takut kehilangan pelanggan, namun bahan baku dan biaya operasional terus naik.

“Pajak naik, ongkos naik, tapi omzet turun. Usaha kecil makin susah hidup,” kata Rina, pelaku UMKM kuliner di Yogyakarta.

Apakah Tidak Ada Solusi Alternatif?

Alih-alih menaikkan pajak konsumsi, para pengamat menyarankan agar pemerintah fokus pada peningkatan kepatuhan pajak dari kelompok atas dan perusahaan besar, yang hingga kini kontribusinya masih minim.

“Kenapa rakyat kecil yang harus menanggung beban fiskal? Yang besar malah banyak dapat insentif,” kritik Bhima.

Fiskal Pro Rakyat atau Pro Elit?

Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah kebijakan fiskal pemerintah saat ini benar-benar pro rakyat? Jika pajak konsumsi terus dinaikkan tanpa kontrol harga dan penguatan perlindungan sosial, maka jurang ketimpangan bisa makin dalam.

Setiap Kenaikan Pajak Adalah Pilihan Politik

Kenaikan pajak bukan hanya soal angka, tapi soal keberpihakan. Dalam kondisi ekonomi rakyat yang belum pulih sepenuhnya, kebijakan fiskal harusnya lebih empatik dan adil.