Target Pajak Naik Tahun Ini, Rakyat Harus Siap Kena Beban Lagi?

Tampang.com | Pemerintah resmi menaikkan target penerimaan pajak untuk tahun 2025, dengan angka mencapai Rp2.500 triliun. Meski dicanangkan sebagai upaya memperkuat APBN dan pembangunan, sejumlah pihak mempertanyakan strategi pemungutannya dan potensi beban tambahan bagi masyarakat kelas menengah dan bawah.

Target Naik, Tapi Keadilan Pajak Masih Dipertanyakan

Kenaikan target penerimaan ini disampaikan dalam rapat kerja Kementerian Keuangan bersama DPR awal Mei 2025. Namun, belum ada kejelasan apakah peningkatan ini akan didorong melalui perluasan basis pajak, optimalisasi sektor informal, atau justru lewat peningkatan tarif dan pengawasan yang ketat pada wajib pajak individu.

“Yang dikhawatirkan, masyarakat biasa lagi yang kena. Sementara pengemplang pajak kelas atas sering luput dari jerat,” ujar Arwan Subekti, analis kebijakan fiskal.

Pajak Digital dan UMKM Jadi Sumber Baru?

Sinyal kuat datang dari rencana intensifikasi pemungutan pajak dari sektor digital dan pelaku UMKM berbasis daring. Kebijakan ini memicu kekhawatiran di kalangan pelaku usaha mikro, karena sistem pelaporan dan kepatuhan dinilai masih terlalu rumit dan minim sosialisasi.

“Kami bukan menolak bayar pajak, tapi harus adil dan jelas. Jangan sampai UMKM malah makin tertekan,” ujar Devi, pemilik toko online di Yogyakarta.

Kebutuhan Fiskal atau Beban Tambahan?

Pemerintah berdalih bahwa kenaikan target ini diperlukan untuk menutup defisit anggaran dan membiayai proyek strategis nasional. Namun publik menuntut agar pemerintah lebih transparan dalam alokasi anggaran dan memperbaiki kebocoran belanja negara.

“Kalau pungutan makin agresif tapi korupsi dan inefisiensi tetap jalan, masyarakat jelas kecewa,” tegas Arwan.

Solusi: Reformasi Pajak Berbasis Keadilan dan Transparansi

Pengamat menekankan pentingnya reformasi sistem perpajakan dengan prinsip keadilan distributif. Wajib pajak besar harus diperiksa secara ketat, dan digitalisasi sistem perpajakan perlu dilengkapi dengan edukasi masif bagi masyarakat.

“Pajak harus adil dan transparan, bukan sekadar target angka. Kalau tidak, kepercayaan publik bisa runtuh,” tutup Arwan.