Tahun Ini Defisit BPJS Kesehatan Capai 10 Triliun Rupiah

Tahun ini, defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diperkirakan mencapai lebih dari Rp 10 triliun. Hal ini diungkap oleh Timboel Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch di Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Keterangan ini didasari atas terjadinya defisit BPJS Kesehatan yang sudah dialami sejak Januari hingga Agustus 2017 dengan nilai yang terus membengkak.

“Menteri Kesehatan memperkirakan defisit tahun ini hanya Rp 10 triliun, tapi melihat data hingga Agustus yang mencapai Rp 8,52 triliun saya kira defisitnya akan lebih besar,” jelas Timboel.

Sejak tahun 2014, saat program ini pertama kali diluncurkan, BPJS Kesehatan memang selalu mengalami defisit. Sebelumnya pada 2014, defisit kesehatan mencapai Rp 3,3 triliun, pada 2015 defisit meningkat menjadi Rp 5,7 triliun, dan 2016 desifit mencapai Rp 9,7 triliun.

Kini defisit semakin membesar lantaran terjadinya missmatch antara iuran BPJS dan pembiayaan klaim.

Semester pertama 2017, iuran peserta tercatat hanya mencapai Rp 35,96 triliun, sementara pembiayaan klaim mencapai Rp 41,18 triliun. Artinya, rasio klaim mencapai 114%.

Selama ini, defisit tersebut terus ditambal oleh negara dengan skema Penyertaan Modal Negara (PMN).

Irfan Humaidi, Staf Ahli Bidang Komunikasi Publik dan Partisipasi Masyarakat BPJS Kesehatan menyampaikan bahwa sejak lembaga ini dibentuk pada 2014 silam, BPJS memang disusun dengan memiliki gap sebagai bentuk tanggungjawab negara dalam menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat.

“Kami ini dibentuk sebagai lembaga nirlaba, yang pengeluaran dan pendapatannya seimbang, jadi tidak mencari margin keuntungan,” kata Irfan.

Hingga September lalu, Irfan memperkirakan sudah lebih dari 182 juta jiwa penduduk Indonesia yang telah terdaftar, dan lebih dari 2.200 rumah sakit yang berpartisipasi dalam program BPJS Kesehatan.