Swasta Mengeluh, Pengamat: Pembangunan Infrastruktur Harus Pakai BUMN

Pada rapat koordinasi nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di Jakarta, Selasa (3/10/2017), Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani, menyampaikan keluhan tentang mengeluhkan terlalu dominannya BUMN menggarap proyek-proyek pemerintah.

Hal ini, menurutnya, membuat pihak swasta hanya mendapatkan sebagian kecil dari proyek pembangunan infrastruktur.

Namun, menurut pengamat ekonomi dan politik, Fachry Ali, sebaiknya proyek infrastruktur digarap oleh BUMN agar dapat mengejar target pembangunan.

"Kalau secara politik, saya usulkan kepada presiden, target pembangunan infrastruktur harus terus menerus menggunakan BUMN," katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (7/10/2017).

"Karena swasta enggak mau masuk ke wilayah-wilayah semacam itu. Apalagi misalnya di daerah terbelakang, seperti di daerah perbatasan. Mana ada yang mau swasta masuk ke mana," sambung dia.

Oleh sebab itu, menurut Fachry Ali, BUMN lah yang paling cocok menjalankan proyek-proyek infrastruktur.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010, Said Didu, menjelaskan BUMN hanya menguasai di beberapa sektor pemerintah karena alasan efisensi.  Said Didu menyampaikan bahwa kondisi itu sudah cukup baik karena memang hanya BUMN yang bisa digunakan dalam menggarap protek-proyek pemerintah tersebut.

"Jelas saya katakan BUMN tidak dominan, kalau ada yang enjadi dominan, karena memang efisiensi. Apakah kita akan mematikan yang efisien, itu saya pikir pasti akan merugikan masyarakat. Yang dominan seperti itu karena memang tidak ada yang mau masuk," tandas Said Didu.