Subsidi Triliunan Rupiah, tapi Rakyat Masih Sulit Beli BBM dan Listrik!

Tampang.com | Pemerintah Indonesia kembali mengalokasikan anggaran besar untuk subsidi energi pada 2025, yakni mencapai lebih dari Rp350 triliun. Angka ini disebut sebagai bentuk komitmen menjaga daya beli masyarakat. Namun, kenyataannya di lapangan, banyak warga yang justru merasa semakin terbebani biaya BBM dan listrik.

Anggaran Besar, Tapi Tepat Sasaran Dipertanyakan

Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mayoritas subsidi masih dinikmati kelompok masyarakat menengah ke atas yang memiliki kendaraan pribadi atau menggunakan listrik dengan daya tinggi.

"Subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat miskin justru bocor ke kelompok mampu. Ini ironi dalam kebijakan sosial kita," ujar Trisno Hariyadi, peneliti ekonomi energi dari CELIOS.

Harga BBM dan Listrik Naik Bertahap

Meski ada subsidi, harga BBM nonsubsidi dan tarif listrik non-PLN mengalami kenaikan selama beberapa bulan terakhir. Masyarakat yang tidak masuk kategori penerima subsidi langsung, seperti pelaku UMKM atau pekerja informal, merasa terdampak berat.

“Sekarang bensin makin mahal, listrik naik, tapi katanya subsidi terus naik. Rakyat kecil bingung, ke mana sebenarnya dana itu mengalir?” keluh Darto, seorang pedagang kaki lima di Bekasi.

Efek Domino ke Harga Barang dan Jasa

Kenaikan harga energi juga memicu lonjakan biaya produksi dan distribusi barang-barang kebutuhan pokok. Hal ini ikut memperparah inflasi dan memperlemah daya beli masyarakat, sebagaimana tercermin dalam laporan inflasi Maret 2025 yang menunjukkan kenaikan pada sektor transportasi dan bahan makanan.

“Subsidi yang tak tepat sasaran justru memperbesar ketimpangan, bukan menyelesaikan masalah,” tambah Trisno.

Solusi: Reformasi Subsidi dan Data Penerima

Para ahli menilai perlunya perbaikan dalam sistem subsidi energi dengan pendekatan berbasis data penerima manfaat yang lebih akurat. Program subsidi langsung berbasis digital, seperti melalui kartu sosial atau sistem biometrik, dinilai lebih adil dan efisien.

"Tanpa reformasi data dan distribusi, subsidi hanya akan jadi beban APBN yang tak menyentuh rakyat," jelas Trisno.

Energi Adalah Hak, Bukan Privilege

Energi yang terjangkau adalah kebutuhan dasar. Negara wajib memastikan bahwa subsidi benar-benar membantu kelompok paling rentan, bukan justru memperkaya mereka yang sudah mampu. Transparansi, pengawasan, dan keberpihakan harus jadi kata kunci dalam kebijakan energi nasional.