Subsidi LPG 3 Kg Akan Dibatasi? Warga Resah, Pemerintah Siapkan Skema Baru Lebih Tepat Sasaran

Tampang.com | Isu rencana pembatasan subsidi untuk LPG 3 kg atau yang biasa disebut gas melon mulai menguat. Pemerintah dikabarkan tengah merancang skema distribusi baru agar subsidi lebih tepat sasaran dan tidak lagi dinikmati oleh golongan yang tidak berhak.

Rencana Gunakan NIK untuk Pembelian
Dalam skema terbaru yang tengah dipertimbangkan, pembelian LPG 3 kg akan diwajibkan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sistem ini akan terintegrasi langsung dengan data kependudukan untuk memverifikasi apakah pembeli masuk kategori penerima subsidi atau tidak.

Jika benar diterapkan, maka tidak semua orang bisa membeli gas bersubsidi secara bebas seperti sekarang.

Warga Keluhkan Kekhawatiran Soal Akses dan Harga
Rencana ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat bawah. Banyak yang cemas jika akses menjadi rumit dan harganya naik karena harus beralih ke LPG nonsubsidi. Beberapa ibu rumah tangga bahkan mengaku sudah mulai membeli cadangan tabung karena takut harga akan melonjak tiba-tiba.

“Saya bukan orang mampu, tapi juga belum pernah dapat bantuan langsung. Kalau gas subsidi dibatasi, dapur saya bisa berhenti,” ujar seorang warga.

Pemerintah Klaim Demi Keadilan Sosial
Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini bertujuan agar subsidi benar-benar dinikmati oleh kelompok rentan, bukan rumah tangga mampu atau pelaku industri kecil yang tidak berhak. Skema ini juga diharapkan mengurangi kebocoran anggaran yang selama ini sulit dikontrol.

Langkah ini akan dilakukan secara bertahap, dengan masa sosialisasi dan uji coba di sejumlah daerah terlebih dahulu.

Distribusi dan Pengawasan Jadi Kunci Utama
Pengamat menilai, tantangan terbesar dalam pembatasan subsidi adalah pengawasan di lapangan. Jika tidak dikawal ketat, justru bisa menciptakan kelangkaan dan membuka celah permainan harga di tingkat pengecer.

Digitalisasi distribusi serta pengawasan berbasis data akan jadi faktor penentu keberhasilan kebijakan ini.