Subsidi Energi Ratusan Triliun, Tapi Rakyat Tetap Bayar Mahal?

Tampang.com | Pemerintah menganggarkan subsidi energi hingga lebih dari Rp300 triliun tahun ini. Namun, kenaikan harga BBM non-subsidi dan ancaman penyesuaian tarif listrik justru membingungkan publik. Masyarakat bertanya-tanya: subsidi sebesar itu sebenarnya untuk siapa?

Anggaran Jumbo, Dampak Kecil di Lapangan

Menurut data Kementerian Keuangan, anggaran subsidi energi dialokasikan untuk menjaga stabilitas harga BBM, LPG, dan listrik. Tapi masyarakat justru merasakan sebaliknya: harga-harga tetap melonjak, dan tagihan listrik makin membebani rumah tangga kecil.

“Rakyat bingung, subsidi ada tapi tetap harus bayar mahal. Ini seperti subsidi yang tak terasa,” ujar Dadan Supriatna, ekonom energi dari UGM.

Siapa yang Sebenarnya Diuntungkan?

Banyak pihak menyoroti bahwa sebagian besar subsidi justru dinikmati oleh kelompok menengah ke atas. BBM bersubsidi masih digunakan kendaraan pribadi, dan subsidi listrik dinikmati pelanggan rumah tangga besar yang belum terdata dengan akurat.

“Ini masalah distribusi yang tidak adil. Subsidi tidak tepat sasaran dan justru jadi pemborosan fiskal,” tegas Dadan.

Pemerintah Dinilai Tak Transparan

Kritik juga diarahkan pada kurangnya transparansi mengenai struktur harga energi dan cara perhitungan subsidi. Publik tidak tahu sejauh mana subsidi menahan harga dan mengapa kenaikan tetap terjadi.

“Kalau pemerintah tidak membuka data secara jujur, publik wajar curiga ada permainan,” kata Dadan.

Solusi: Reformasi Subsidi dan Pendataan Ulang Penerima

Para ahli mendorong reformasi total dalam skema subsidi energi, dengan digitalisasi data penerima, pembatasan konsumen BBM bersubsidi, serta pengalihan subsidi langsung tunai kepada rumah tangga miskin.

“Subsidi harus melindungi yang rentan, bukan melanggengkan konsumsi boros dari kelas menengah atas,” tambahnya.

Negara Tak Boleh Lepas Tangan Soal Energi

Energi adalah kebutuhan dasar yang menyangkut hajat hidup rakyat. Ketika rakyat masih dibebani harga tinggi di tengah subsidi raksasa, maka ada yang salah dalam tata kelola dan keberpihakan fiskal negara.