Subsidi BBM dan Listrik Membengkak, Tapi Rakyat Masih Merasa Tercekik!

Tampang.com | Pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp350 triliun untuk subsidi energi pada APBN 2025. Angka ini naik signifikan dari tahun sebelumnya. Namun ironisnya, masyarakat masih mengeluhkan mahalnya harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik. Kenaikan biaya hidup pun tak bisa dihindari.

Subsidi Naik, Tapi Harga Tak Juga Turun
Meski subsidi meningkat, harga BBM nonsubsidi dan listrik golongan menengah justru mengalami penyesuaian. Sejumlah warga menilai subsidi tersebut tidak dirasakan secara langsung, terutama oleh kelompok masyarakat pekerja dan pelaku usaha kecil.

“Katanya subsidi untuk rakyat, tapi kami masih bayar mahal. Ini subsidi untuk siapa sebenarnya?” kata Andri, pengemudi ojek daring di Jakarta.

Transparansi Penggunaan Anggaran Dipertanyakan
Pakar kebijakan publik menilai persoalan utama terletak pada lemahnya transparansi dan efisiensi penyaluran subsidi. Selain itu, skema subsidi berbasis komoditas kerap dinilai tidak tepat sasaran dan mudah dimanfaatkan oleh kalangan menengah ke atas.

“Subsidi berbasis barang seperti BBM dan listrik rawan salah sasaran. Seharusnya diarahkan langsung ke kelompok yang memang membutuhkan,” ujar Evi Handayani, peneliti kebijakan fiskal dari LPEM UI.

Dampak Terhadap APBN dan Ketahanan Fiskal
Dengan porsi subsidi yang terus membesar, ruang fiskal negara semakin sempit. Pemerintah pun harus memilih antara mempertahankan subsidi atau mengorbankan belanja sektor penting lainnya seperti kesehatan dan pendidikan.

“Kita perlu desain ulang kebijakan subsidi agar tidak menjadi beban fiskal jangka panjang,” jelas Evi.

Solusi: Reformasi Subsidi dan Perlindungan Langsung ke Rakyat
Para ahli menyarankan pemerintah mulai mengalihkan subsidi energi ke bantuan tunai langsung, agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung ke masyarakat rentan. Selain itu, upaya transisi energi bersih juga harus didorong agar beban subsidi tidak terus membengkak.

Energi Adalah Hak, Bukan Barang Mewah
Akses energi terjangkau adalah hak dasar rakyat. Ketika subsidi tidak terasa, maka fungsi negara sebagai pelindung warganya dipertanyakan. Pemerintah perlu segera membenahi kebijakan ini agar tidak makin menjauh dari keadilan sosial.