Sri Mulyani Rombak Anggaran Usai Prabowo Tambah Jumlah Kementerian

Presiden Prabowo Subianto membentuk sejumlah kementerian dan lembaga pada kabinet Merah Putih 2024-2029. Keputusan tersebut mengundang perhatian luas dari berbagai kalangan, termasuk Kementerian Keuangan yang memastikan akan ada perombakan rencana kerja anggaran kementerian negara/lembaga (RKAKL) untuk menyesuaikan dengan perubahan struktur pemerintahan tersebut.

Penambahan jumlah kementerian dan lembaga dalam kabinet Merah Putih merupakan langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Dalam perombakan struktur pemerintahan tersebut, Kementerian Keuangan dipercayakan untuk melakukan penyesuaian anggaran guna mendukung operasional dari masing-masing kementerian baru yang terbentuk.

Sri Mulyani, Menteri Keuangan, menegaskan bahwa perubahan ini akan memengaruhi rencana kerja anggaran kementerian negara/lembaga (RKAKL) yang sudah disusun sebelumnya. "Kami akan melakukan evaluasi atas RKAKL masing-masing kementerian yang terdampak perubahan ini. Tujuannya adalah agar anggaran yang dialokasikan benar-benar efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga pemerintah," ujarnya.

Perombakan RKAKL ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap kementerian dan lembaga menerima alokasi anggaran yang proporsional dengan tugas dan fungsi baru mereka. Kementerian Keuangan akan bekerjasama dengan setiap kementerian untuk memastikan bahwa alokasi anggaran yang diberikan dapat mendukung program kerja yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian dari proses ini, Kementerian Keuangan juga akan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran yang digunakan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik dan efisien.

Keputusan perombakan anggaran ini menjadi langkah strategis dari pemerintah untuk memastikan bahwa perubahan struktur pemerintahan dapat diimplementasikan secara menyeluruh. Kementerian Keuangan sebagai leading sector dalam pengelolaan keuangan negara akan memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa perubahan ini tidak hanya sebatas perubahan nama, tetapi juga dilengkapi dengan dukungan anggaran yang memadai.

Di sisi lain, perubahan struktur pemerintahan juga menimbulkan sejumlah tantangan. Proses perombakan anggaran harus dilakukan dengan cermat agar tidak menimbulkan ketimpangan dan penyalahgunaan anggaran di beberapa kementerian dan lembaga. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan harus memastikan bahwa evaluasi RKAKL dilakukan secara komprehensif untuk menghindari potensi risiko yang dapat muncul akibat perubahan struktur ini.

Dengan adanya penambahan jumlah kementerian dan lembaga dalam kabinet Merah Putih 2024-2029, Kementerian Keuangan menjadi garda terdepan dalam memastikan kelancaran implementasi perubahan struktur pemerintahan. Dengan adanya perombakan RKAKL, diharapkan alokasi anggaran yang diberikan mampu mendukung program kerja masing-masing kementerian dan lembaga. Hal ini akan menjadi kunci keberhasilan dalam menyelaraskan anggaran dengan tugas dan fungsi baru dari setiap unit pemerintahan yang terbentuk.

Perombakan RKAKL ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan negara secara efisien dan efektif. Semua keputusan perubahan anggaran harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan transparansi guna memastikan bahwa keuangan negara dikelola dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Dengan adanya perubahan dan munculnya K/L baru, perlu dilakukan restrukturisasi terhadap RKAKL dan DIPA untuk sisa tahun anggaran 2024 dan 2025,” tulis Sri Mulyani, Rabu (23/10/24). Hal ini akan menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini. Sebab harus segera diselesaikan dalam kurun waktu sangat singkat.

Dengan demikian, perombakan rencana kerja anggaran kementerian negara/lembaga (RKAKL) setelah penambahan jumlah kementerian dan lembaga dalam kabinet Merah Putih 2024-2029 menjadi langkah strategis dalam menjaga tata kelola keuangan negara yang baik dan mengoptimalkan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan. Kementerian Keuangan akan terus berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap perubahan struktur pemerintahan dapat diikuti oleh penyesuaian anggaran yang tepat dan efektif.