Sri Mulyani Minta Publik Bersabar, Dirjen Pajak Baru Butuh Waktu Pahami Coretax

Tampang.com | Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta publik memberi waktu bagi Direktur Jenderal Pajak yang baru dilantik, Bimo Wijayanto, untuk memahami berbagai persoalan perpajakan, terutama terkait sistem administrasi Coretax yang tengah menjadi sorotan. Menurutnya, masa adaptasi ini penting agar Bimo bisa bekerja dengan perspektif baru dan penuh pemahaman.

"Berikan satu bulan kepada Dirjen Pajak Bimo untuk melihat data, fakta, dan realitas dengan perspektif segar," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2025, di Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Ia menambahkan bahwa setelah periode tersebut, Bimo diharapkan siap memberikan penjelasan langsung kepada publik mengenai isu-isu penting, termasuk kemungkinan pelaksanaan konferensi pers khusus mengenai Coretax, sistem yang telah menelan anggaran Rp1,3 triliun namun dinilai belum optimal oleh publik.

Permintaan serupa juga ditujukan kepada Djaka Budhi Utama, Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang baru, yang akan segera menjalankan ibadah haji usai pelantikan. "Tidak adil kalau baru tiga jam sudah ditanya macam-macam. Beliau juga butuh waktu sebulan. Mungkin nanti sambil haji bisa pelajari materi," ujar Sri Mulyani sambil tersenyum.

Pelantikan Bimo dan Djaka merupakan bagian dari rotasi besar di lingkungan Kementerian Keuangan, yang mencakup 22 pejabat eselon I. Dalam acara pelantikan di Gedung Djuanda I, Jakarta, Sri Mulyani menekankan pentingnya transisi yang mulus dan kesiapan para pejabat baru dalam menjalankan mandat besar yang mereka emban.

Bimo Wijayanto sebelumnya menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Ia juga dikenal sebagai analis senior yang turut merancang Center for Tax Analysis (CTA) dan pernah bertugas di Kantor Staf Presiden. Pengalaman ini diharapkan menjadi bekal kuat dalam menghadapi tantangan reformasi perpajakan nasional.

Sementara itu, Djaka Budhi Utama adalah purnawirawan Letnan Jenderal TNI yang sebelumnya menjabat Sekretaris Utama di Badan Intelijen Negara (BIN). Penunjukannya sebagai Dirjen Bea dan Cukai menjadi sorotan karena latar belakang militer yang belum umum di posisi tersebut, namun dianggap membawa perspektif baru dalam penegakan hukum dan pengawasan perdagangan lintas batas.

Dengan komposisi baru di jajaran eselon I, Sri Mulyani optimistis reformasi birokrasi dan pelayanan publik di sektor keuangan akan berjalan lebih kuat dan responsif terhadap tantangan zaman.