Sri Mulyani Menyinggung Terkait Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Pemprov DKI Jakarta yang Mencapai 3 Kali Lipat Standar Nasional

Segala persoalan terkait DKI Jakarta memang selalu menjadi sorotan publik. Mengapa tidak, DKI Jakarta adalah Ibu Kota Negara Indonesia yang pastinya akan menjadi  role model bagi kota-kota lainnya di Indonesia bahkan menjadi icon Indonesia di mata dunia.

Jika pada pemerintahan DKI Jakarta sebelumnya yakni masa jabatan Ahok dan Djarot, pihak pemerintah menekan berat dan sangat jeli terhadap setiap anggaran untuk kepentingan DKI Jakarta. Namun, berbeda pada masa jabatan gubernur DKI Jakarta saat ini yakni Anies Baswedan, dimana sejumlah anggaran naik drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, Muhammad Yusuf, mengatakan kenaikan anggaran untuk TGUPP tidak mencapai 100 persen. Yusuf mengklarifikasi pemberitaan yang menyebutkan rencana anggaran naik dari Rp 2,35 miliar menjadi Rp 28 miliar.

"Jadi, kalau kita sekarang nebal jadi Rp 28,99 miliar, berarti ada kenaikan Rp 13,649 miliar, ... berarti hanya (naik) 99,78 persen, enggak ada 100 persen," kata Yusuf.

Terkait dari kenaikan anggaran tersebut Sri Mulyani Menteri Keuangan Republik Indonesia mengingatkan Pemprov DKI Jakarta terkait pengawasan penggunaan APBD DKI, salah satunya mengenai biaya perjalanan dinas.

Menurut Sri Mulyani anggaran perjalanan dinas Pemprov DKI cukup besar jika dibandingkan dengan standar perjalanan dinas secara nasional. "Satuan biaya uang harian perjalanan dinas di DKI sama pusat hampir 3 kali lipatnya, Rp 1,5 juta per orang per hari di DKI, standar nasional itu hanya Rp 480.000 per orang per hari," ujar Sri Mulyani saat menghadiri acara Musrenbang DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Dirinya tidak mempermasalahkan besarnya anggaran tersebut karena ia tahu bahwa kebutuhan setiap pegawai setiap daerah yang melakukan perjalanan dinas berbeda. Namun, Sri Mulyani berharap supaya besarnya anggaran tersebut dapat dibarengi oleh kualitas terhadap pelayanan masyarakat.

"Saya juga meminta anggarannya dirasionalisasi dari sisi it is the good way to spend your money, saya tidak mempermasalahkan how to spend-nya tapi mungkin pertanyaannya adalah apakah itu cara terbaik untuk memberikan insentif untuk perform, untuk mengkaitkan tujuan tadi seperti pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan," kata dia.