Sri Mulyani Lantik Dirjen Baru Pajak dan Bea Cukai, Ini Bocoran Nama-namanya

Tampang.com | Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dijadwalkan melantik jajaran direktur jenderal baru di lingkungan Kementerian Keuangan pada Jumat pagi, 22 Mei 2025. Salah satu momen paling dinanti dalam pelantikan tersebut adalah penetapan nama baru untuk posisi Direktur Jenderal Pajak serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai—dua jabatan strategis yang saat ini berada dalam sorotan publik.

“Betul, pelantikan dilakukan Jumat pagi,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, saat dikonfirmasi pada Kamis (22/5/2025). Ia menjelaskan bahwa pelantikan mencakup seluruh direktur jenderal, termasuk yang tetap, mengalami rotasi, maupun diganti oleh pejabat baru.

Prosesi pelantikan akan berlangsung tertutup di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, sekitar pukul 09.30 WIB. Seusai acara, Kementerian Keuangan akan menggelar konferensi pers untuk menyampaikan keterangan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) edisi KiTa.

Meski belum merinci nama-nama yang akan menempati jabatan baru, sejumlah sumber menyebut dua figur kuat: Bimo Wijayanto dan Letjen TNI Djaka Budi Utama. Nama keduanya mencuat setelah dikabarkan dipanggil ke Istana Presiden pada Selasa (20/5/2025).

Bimo, yang kini menjabat Sekretaris Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi di Kemenko Perekonomian, disebut-sebut akan menggantikan Suryo Utomo sebagai Direktur Jenderal Pajak. Sementara Djaka, jenderal aktif TNI yang menjabat Sekretaris Utama di Badan Intelijen Negara (BIN), diperkirakan akan menggantikan Askolani sebagai Dirjen Bea dan Cukai.

Deni mengatakan bahwa seluruh nama resmi baru akan diumumkan pada hari pelantikan. “Besok lihat saja ya,” ujarnya singkat.

Selain dua posisi tersebut, jabatan Direktur Jenderal Anggaran juga menjadi sorotan. Saat ini posisi itu kosong pasca-peninggalan Isa Rachmatarwata, yang tersangkut kasus korupsi Jiwasraya.

Pelantikan ini menjadi bagian penting dari perombakan struktural di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menunjukkan langkah cepat dalam merespons tantangan tata kelola keuangan negara, khususnya di sektor perpajakan dan kepabeanan yang kerap menjadi sorotan publik.