Sri Mulyani Buka Peluang Buka Blokir Anggaran Kementerian

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membuka peluang melepas anggaran Kementerian/Lembaga (KL) yang diblokir pada tahun 2024 melalui kebijakan automatic adjustment. Relaksasi automatic adjustment bakal dilakukan secara selektif dengan memperhitungkan keuangan negara.

Menurut Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, diadakan pada Selasa (9/7), relaksasi automatic adjustment harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Kebijakan ini harus dilakukan secara selektif dan melihat kondisi negara. Hal ini sesuai dengan prinsipnya sebagai pengelola keuangan negara.

Sri Mulyani tidak menjelaskan jumlah anggaran K/L yang bakal dilepas. Namun, ia menegaskan bahwa relaksasi automatic adjustment dilakukan jika terdapat kegiatan yang mendesak dan penting untuk dibiayai.

Pemerintah membekukan atau memblokir anggaran K/L hingga Rp50,14 triliun di tahun 2024 melalui kebijakan automatic adjustment pada awal tahun ini. Kebijakan automatic adjustment merupakan mekanisme pencadangan belanja KL yang diblokir sementara pada pagu belanja KL. Kebijakan ini dianggap perlu dilanjutkan sebagai upaya mitigasi risiko agar APBN mampu menahan gejolak yang diperkirakan akan timbul.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, menjelaskan bahwa kebijakan ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi krisis tak terduga di tahun ini.

Deni menekankan bahwa anggaran yang diblokir akan tetap ada di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing K/L. Namun, anggaran tersebut tidak bisa dibelanjakan secara langsung di awal tahun. Tujuannya, melatih K/L agar dapat membuat prioritas program dan tidak sembarangan menggunakan anggaran.

Relaksasi automatic adjustment dilakukan sebagai respon terhadap dinamika geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia. Oleh karena itu, penting untuk mengantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada tahun 2024, sebagaimana yang disampaikan oleh Deni dalam keterangan tertulis kepada awak media pada bulan Februari lalu.

Dalam hal ini, Perencanaan dan Penyusunan APBN harus dilakukan dengan cermat agar anggaran yang dialokasikan dapat diukur secara efektif dan efisien. Upaya-upaya mitigasi risiko seperti relaksasi automatic adjustment perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang dapat muncul di masa depan.

Dengan adanya kewaspadaan yang lebih besar dalam melaksanakan kebijakan fiskal, diharapkan APBN mampu menjaga stabilitas ekonomi dan menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi global. Selain itu, relaksasi automatic adjustment pun menjadi instrumen yang diperlukan dalam pengelolaan anggaran negara guna mendukung kegiatan yang prioritas nasional dan mendesak.

Pentingnya relaksasi automatic adjustment juga menggarisbawahi perlunya dialog yang terus-menerus antara pemerintah dan lembaga legislatif dalam menentukan kebijakan yang memengaruhi keuangan negara. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap langkah kebijakan fiskal yang diambil dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dengan demikian, peningkatan kualitas komunikasi antar lembaga dan pemangku kebijakan dapat berperan penting dalam mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran APBN. Diharapkan langkah-langkah yang diambil dalam relaksasi automatic adjustment tidak hanya memastikan kelangsungan kegiatan prioritas nasional, tetapi juga mendorong terwujudnya pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai langkah proaktif, Menteri Keuangan memastikan bahwa proses relaksasi automatic adjustment dilakukan secara selektif dan transparan. Dalam hal ini, sinergi antara kementerian dan lembaga pemerintah, lembaga legislatif, serta pihak terkait lainnya menjadi penting dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan ini.

Relaksasi automatic adjustment adalah wujud dari upaya pemerintah untuk menjaga keberlangsungan program-program prioritas nasional dan mendesak. Namun, sejalan dengan itu, peran pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan juga menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa relaksasi ini berjalan sebagaimana mestinya dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks, penting bagi negara untuk memiliki kesiapan dan fleksibilitas dalam mengelola kebijakan fiskal. Mendorong keterlibatan semua pihak terkait, termasuk masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan anggaran akan menjadi satu langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan keuangan negara.

Dengan demikian, relaksasi automatic adjustment menjadi bagian integral dalam menyusun kebijakan fiskal yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi eksternal. Upaya-upaya mitigasi risiko, seperti yang telah dilakukan melalui kebijakan ini, menjadi penting dalam memastikan keberlangsungan program-program prioritas nasional dan mendesak bahkan di tengah kondisi yang tidak pasti.

Menjaga keseimbangan antara keberlangsungan program prioritas nasional dan upaya menjaga kesehatan fiskal adalah tantangan yang tidak ringan. Oleh karena itu, kehati-hatian dan transparansi dalam melakukan relaksasi automatic adjustment menjadi kunci penting dalam memastikan bahwa kebijakan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.