RUPTL PLN 2025-2034 Resmi Disahkan: Indonesia Geber 42,6 GW EBT, Nuklir Mulai Masuk Proyeksi Energi Bersih

Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 2025-2034. Dokumen strategis ini menjadi tonggak penting dalam upaya Indonesia menuju transisi energi, dengan target ambisius penambahan kapasitas pembangkit listrik dari energi baru terbarukan (EBT) sebesar 42,6 gigawatt (GW) selama periode tersebut.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa dalam RUPTL terbaru ini, total penambahan kapasitas pembangkit listrik nasional direncanakan mencapai 69,5 GW. Namun, yang menjadi sorotan utama adalah porsi dominan EBT yang mencapai 42,6 GW, atau setara dengan 61 persen dari total penambahan.

Selain EBT, RUPTL juga mengalokasikan 10,3 GW atau 15 persen untuk teknologi penyimpanan (storage) energi, serta 16,6 GW atau 24 persen untuk energi fosil. Komposisi ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil secara bertahap.

"Hasilnya adalah 76 persen itu menuju kepada energi baru terbarukan, di mana dari 76 persen itu adalah EBT dan storage," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025). Pernyataan ini menegaskan visi jangka panjang Indonesia untuk sistem kelistrikan yang lebih hijau.

Bahlil merinci bahwa penambahan pembangkit hijau sebesar 42,6 GW tersebut akan dibagi dalam dua tahap, masing-masing berdurasi lima tahun. Tahap pertama, yang mencakup periode 2025-2029, akan menargetkan penambahan sebesar 12,2 GW dari EBT. Sementara itu, pada periode 2030-2034, porsi penambahan EBT akan melonjak signifikan menjadi 30,4 GW.

Secara perinci, jenis-jenis pembangkit EBT yang akan dikembangkan mencakup: energi surya sebesar 17,1 GW, air (PLTA/PLTM) 11,7 GW, angin (PLTB) 7,2 GW, panas bumi (PLTP) 5,2 GW, bioenergi (PLTBio) 0,9 GW, serta yang menarik, nuklir sebesar 0,5 GW. Ini menandai langkah awal yang konkret dalam mempertimbangkan energi nuklir sebagai bagian dari bauran energi bersih Indonesia.

Sementara itu, untuk kapasitas storage, RUPTL merencanakan penambahan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) pumped storage sebesar 6 GW dan baterai sebesar 4,3 GW. Teknologi storage ini krusial untuk menjaga stabilitas sistem kelistrikan dengan porsi EBT yang semakin besar.

Menurut Bahlil, RUPTL ini juga telah menetapkan lokasi-lokasi pembangunan pembangkit di seluruh wilayah Indonesia, mempertimbangkan potensi sumber daya dan kebutuhan masing-masing daerah.

Di wilayah Sumatera, pembangkit EBT akan bertambah 9,5 GW, yang terdiri dari PLTA atau PLTM, PLTP, PLTBio, bahkan PLTN, dan PLTS. Pada wilayah Kalimantan, pembangkit EBT akan dibangun sebesar 3,5 GW, mencakup PLTB, PLTA atau PLTM, PLTBio, PLTN, dan PLTS.

Kemudian, wilayah Sulawesi akan ditambah pembangkit EBT sebesar 7,7 GW yang mencakup PLTA atau PLTM, PLTP, PLTBio, PLTS, dan PLTB. Selanjutnya, di wilayah Jawa, Madura, Bali, akan ditambah pembangkit EBT sebanyak 19,6 GW, terdiri dari PLTA atau PLTM, PLTP, PLTBio, PLTS, dan PLTB.

Serta pada wilayah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara, akan dibangun pembangkit EBT sebesar 2,3 GW, yang terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL), PLTA atau PLTM, PLTP, PLTBio, PLTS, dan PLTB. Kehadiran PLTAL menunjukkan inovasi dalam pemanfaatan energi laut.

"Nah, Maluku dan Papua ini kita dorong. Memang harus kita pertimbangkan juga adalah tingkat pemakaian listriknya, jadi industri-industri harus kita bangun dulu di sana," kata Bahlil. Ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur kelistrikan di wilayah timur akan diiringi dengan stimulasi pertumbuhan industri untuk memastikan serapan listrik yang optimal dan pengembangan ekonomi yang merata.