Realisasi Bansos Turun di Kuartal I 2025, Kemenkeu Fokus Perbaiki Ketepatan Sasaran

Tampang.com | Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja bantuan sosial (bansos) hingga April 2025 mencapai Rp 43,6 triliun, atau setara dengan 32,3 persen dari target APBN tahun ini. Meski demikian, angka tersebut mengalami penurunan sekitar 21,4 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai Rp 55,5 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, penurunan realisasi bansos ini terjadi karena proses pemadanan, validasi, dan penyesuaian data penerima bansos yang sedang dilakukan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran penerima agar bantuan sosial tepat guna. "Memang ada keterlambatan di bulan April, tetapi ini demi memperbaiki akurasi penyaluran perlindungan sosial kita," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa pada Jumat (23/5/2025).

Detail penyaluran bansos menunjukkan penurunan pada beberapa program utama. Contohnya, realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang meski masih menargetkan 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), realisasinya turun menjadi Rp 7,3 triliun dari Rp 10,5 triliun pada 2024. Penyaluran bansos PKH kuartal kedua baru mulai dilakukan pada Mei dan Juni 2025, sehingga penyaluran sampai April memang lebih rendah.

Begitu pula dengan Program Indonesia Pintar (PIP) yang mengalami penurunan signifikan, dari Rp 5,9 triliun untuk 9,4 juta siswa di 2024, menjadi hanya Rp 1,5 triliun untuk 2,9 juta siswa di 2025. Program Kartu Sembako juga turun menjadi Rp 10,9 triliun dari Rp 16,5 triliun, meskipun jumlah KPM relatif stabil di angka 18 juta.

Sebaliknya, program Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) mempertahankan realisasi sama dengan tahun lalu, yaitu Rp 15,4 triliun untuk 96,7 juta peserta. Sementara itu, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah justru mencatat kenaikan realisasi dari Rp 6,5 triliun untuk 778 ribu mahasiswa menjadi Rp 7,4 triliun untuk 798.200 mahasiswa.

Penurunan realisasi bansos ini turut berkontribusi pada menurunnya total realisasi belanja negara hingga 30 April 2025 sebesar 5,1 persen dibandingkan tahun lalu. Total belanja negara mencapai Rp 806,2 triliun atau 22,3 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun, lebih rendah dibandingkan capaian Rp 849,3 triliun pada periode sama tahun sebelumnya.

Rinciannya, belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 546,8 triliun, turun 7,6 persen dari Rp 691,7 triliun tahun lalu. Sementara itu, belanja transfer ke daerah mengalami peningkatan tipis sebesar 0,7 persen menjadi Rp 259,4 triliun. Penurunan belanja pemerintah pusat terutama disebabkan oleh realisasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang turun signifikan hingga 16,6 persen menjadi Rp 253,6 triliun. Di sisi lain, belanja non-K/L justru naik 1,9 persen menjadi Rp 293,1 triliun.

Langkah validasi data dan penyesuaian sasaran bansos ini menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah memperkuat efektivitas program perlindungan sosial, memastikan bantuan tepat sasaran, dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.