Presiden Prabowo Tegaskan Penindakan Kasus Dugaan Korupsi BBM Pertamina

JAKARTA Tampang.com | Presiden Prabowo Subianto angkat bicara terkait dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero). Kasus yang kini ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) ini diduga melibatkan praktik pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) RON 90 Pertalite menjadi RON 92 Pertamax, yang berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah.

"Semua sedang ditangani," ujar Prabowo usai meresmikan Bank Emas di Gedung The Gade Tower, Jakarta Pusat, Rabu (26/2).

Presiden menekankan bahwa aparat penegak hukum harus bertindak tegas dalam mengusut kasus ini demi menjaga kepentingan rakyat.

"Kita akan bersihkan, kita tegakkan, dan kita akan selalu membela kepentingan rakyat," tegasnya.

Modus Operandi yang Terungkap

Direktur Penyidikan Jaksa Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI, Abdul Qohar, mengungkapkan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, adalah dengan mengimpor produk kilang RON 92. Namun, setelah ditelusuri, ternyata Riva Siahaan justru membeli bahan bakar dengan oktan minimum RON 90 atau setara Pertalite. Bahan bakar tersebut kemudian dicampur untuk menghasilkan RON 92 atau setara Pertamax.

"Tersangka RS membeli produk seharusnya RON 92, namun faktanya hanya membeli RON 90 atau lebih rendah, kemudian melakukan blending di Storage/Depo untuk menghasilkan RON 92, yang tidak diperbolehkan," jelas Qohar.

Dampak bagi Konsumen

Kasus ini memicu diskusi luas di media sosial, termasuk terkait keluhan masyarakat tentang kerusakan mesin kendaraan setelah menggunakan Pertamax RON 92. Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital di bidang Strategis Komunikasi, Rudi Susanto (dikenal dengan akun Kurawa di platform X/Twitter), menyoroti temuan ini.

"Terima kasih Presiden Prabowo. Setelah sekian lama, misteri rusaknya beberapa mobil akibat Pertamax akhirnya terungkap. Semoga Pertamina menjadi lebih baik setelah ini," tulisnya di akun @kurawa, Selasa (25/2).

Dengan pengungkapan kasus ini, diharapkan pemerintah dapat menindak tegas pihak-pihak yang terlibat serta meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM di Indonesia guna melindungi kepentingan masyarakat.