Prabowo Ingin Tukang Bakso hingga Penjual Sayur Punya Rumah

Tampang.com | Presiden Prabowo Subianto mendapatkan perhatian khusus dari publik ketika beliau menyatakan keinginannya agar tukang bakso hingga penjual sayur memiliki rumah sendiri. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Prabowo bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta. Fokus utama rapat tersebut adalah percepatan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta kebijakan pro rakyat di sektor perumahan dan permukiman.

Program Rumah Subsidi

1. Pemanfaatan Lahan Negara

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan bahwa sejak 20 Oktober 2024, pemerintah telah membangun sekitar 40 ribu unit rumah. Pencapaian tersebut akan terus ditingkatkan melalui pemanfaatan lahan negara, termasuk tanah hasil sitaan dari korupsi, aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan solusi bagi MBR untuk memiliki tempat tinggal yang layak.

"Kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu yang berpenghasilan 8 juta ke bawah. Jadi kita akan membuat skema itu," jelas Maruarar dalam jumpa pers, Selasa (7/1/2025).

Dalam konteks ini, pemanfaatan lahan negara menjadi langkah yang tepat untuk memperluas akses perumahan bagi MBR. Namun, perlu juga dipastikan bahwa proses pengalihan lahan tersebut mengikuti aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Selain itu, keadilan dalam penentuan penerima manfaat dari program subsidi perumahan juga harus dijamin agar tidak terjadi diskriminasi di masyarakat.

2. Rumah untuk Rakyat Miskin

Menteri Sirait juga menyinggung skema pembiayaan yang dibahas dalam rapat tersebut, terutama bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal seperti pedagang kaki lima, penjual bakso, dan pedagang sayur. Perhatian khusus yang diberikan kepada mereka menunjukkan kesadaran pemerintah terhadap keragaman profesi dan tingkat penghasilan masyarakat Indonesia.

"Keadilan itu harus dijalankan bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal itu menjadi perhatian beliau," ungkap Menteri Sirait.

Program pembangunan perumahan subsidi harus mampu memberikan jaminan kepemilikan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang beraktivitas di sektor informal. Oleh karena itu, perlu dirancang mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik dan kemampuan ekonomi para pelaku usaha informal agar mereka juga bisa memiliki tempat tinggal yang layak.

3. Permudah IMB

Selain itu, perluasan akses perizinan pembangunan juga menjadi salah satu poin penting yang disorot dalam rapat tersebut. Upaya pemerintah untuk mempermudah proses perizinan, seperti penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 0%, Bentuk Bangunan Gedung (BBG) 0%, serta penghapusan PPN selama 6 bulan untuk rumah di bawah Rp2 miliar, diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan perumahan.

Dari sisi praktis, peningkatan efisiensi dalam proses perizinan juga akan berdampak positif pada masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan tempat tinggal dengan segera. Namun, tetap perlu diawasi agar proses tersebut tidak mengorbankan aspek keamanan dan kualitas bangunan.

4. Tingkatkan Kepercayaan Investor

Tidak hanya menekankan pada kepentingan masyarakat sektor informal, Menteri Sirait turut menyoroti peningkatan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia. Langkah diplomasi yang ditekankan oleh Presiden Prabowo di berbagai negara turut memperkuat posisi Indonesia di mata investor asing.

"Kita mesti menyiapkan tim yang kuat sehingga nanti begitu investor datang sudah bisa legalnya begini, lokasinya di sini, dan sebagainya, posisinya seperti apa, hak kewajibannya seperti apa, dengan tentu prinsip saling menghormati dan kita mengutamakan kepentingan nasional kita dan juga bagaimana punya dampak kepada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia," tegas Menteri Sirait.

Kerjasama dengan investor asing dapat membuka peluang baru bagi pembangunan perumahan di Indonesia. Namun, hal ini juga harus diimbangi dengan kehati-hatian agar tidak terjadi ketergantungan yang berlebihan pada investasi asing, sehingga dapat menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia.

Menggali potensi sektor informal serta menjaga kepercayaan investor asing menjadi dua aspek penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan harus mampu memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, serta tetap menjaga kedaulatan ekonomi negara.