Potensi Hilangnya Pendapatan Negara Rp 300 Triliun dari Sektor Kelapa Sawit

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menerangkan mengenai potensi hilangnya pendapatan negara sebesar Rp 300 triliun dari sektor kelapa sawit. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, adik dari presiden terpilih Prabowo Subianto.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, menyampaikan bahwa data tersebut berasal dari audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Potensi penerimaan negara tersebut bisa ditingkatkan melalui perbaikan tata kelola sektor kelapa sawit.

Jodi menegaskan bahwa potensi penerimaan tersebut dapat diperoleh dari denda administrasi terkait dengan pelanggaran pemenuhan kewajiban plasma dan penanaman kelapa sawit di kawasan hutan. Selain itu, dana penerimaan juga dapat diperoleh melalui perluasan dan peningkatan intensitas pajak dari sektor ini.

Pada kesempatan sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan rencana Prabowo untuk mengejar ratusan pengemplang pajak yang menyebabkan pendapatan negara hilang sebesar Rp 300 triliun. Dia mengklaim bahwa Prabowo telah memiliki daftar 300 pengusaha yang belum memenuhi kewajiban pajak mereka. Tiga ratus pengusaha tersebut diyakini beroperasi di sektor perkebunan kelapa sawit.

Hashim juga menyebutkan bahwa data yang dipegang oleh Prabowo berasal dari Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, serta Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh. Data tersebut juga telah dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Menurut Hashim, data yang didapatkan oleh Prabowo menyatakan bahwa jutaan hektar kawasan hutan digunakan secara ilegal oleh para pengusaha perkebunan kelapa sawit. Padahal, mereka sebenarnya telah diberi peringatan namun hingga saat ini masih belum membayar kewajiban mereka.