Penurunan Kelas Menengah, Masyarakat Minta Pemerintah Tidak Naikkan Pajak

Kelas menengah di Indonesia mulai merasakan tekanan ekonomi yang semakin besar, terutama dengan nilai tukar dolar Amerika Serikat yang mendekati titik terendahnya sejak bulan Januari. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dalam situasi ini, masyarakat meminta pemerintah untuk tidak menaikkan pajak, melainkan mendorong kebijakan pro-cyclical untuk membantu kelas menengah dan membangkitkan konsumsi.

Salah satu saran yang diajukan adalah memberikan insentif berupa potongan pajak sementara atau bantuan langsung tunai (BLT) bagi kelas menengah. Langkah ini diharapkan mampu menstimulasi uang beredar baik dari sisi moneter maupun fiskal. Di samping itu, penting untuk menghindari langkah-langkah kontraproduktif seperti kenaikan PPN yang dapat berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Kekhawatiran terbesar masyarakat adalah terkait dengan kemampuan mereka untuk berbelanja dan memenuhi pengeluaran lainnya akibat potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang bisa mengakibatkan penurunan jumlah uang beredar. Kondisi ini dapat memicu deflasi yang berbahaya bagi perekonomian, karena rendahnya permintaan akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan harga dalam indeks harga konsumen, yang disebabkan oleh peningkatan sisi penawaran akibat meningkatnya produktivitas. Meskipun ada dampak deflasi, namun jenis deflasi ini masih dianggap lebih baik daripada deflasi yang bersifat merugikan (malign deflation).

Selain itu, data Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia oleh S&P Global menunjukkan adanya penurunan nilai PMI manufaktur pada Agustus 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya kontraksi ekonomi, terutama dalam sektor manufaktur. Hal ini dipicu oleh penurunan permintaan baru dan output selama tiga tahun yang berakibat pada penurunan perekonomian di sektor manufaktur. Tanggapan perusahaan terhadap kondisi ini adalah dengan mengurangi jumlah karyawan, walau kontraksi ini dianggap hanya bersifat sementara.

Dengan kondisi seperti ini, dikhawatirkan bahwa PHK karyawan dapat berdampak pada pengurangan sisi permintaan karena masyarakat yang kehilangan pekerjaannya tidak memiliki pemasukan untuk melakukan pengeluaran. Ini menjadi sebuah indikasi deflasi yang patut dikhawatirkan, karena dapat menyebabkan penurunan signifikan dalam permintaan barang dan jasa.

Dalam konteks ini, pemerintah diharapkan dapat memberikan respons yang tepat, tidak hanya dalam menghindari kebijakan yang dapat memperburuk kondisi, namun juga dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang dapat memberikan stimuli yang tepat bagi kelas menengah. Di tengah tekanan ekonomi global dan kondisi internal yang menantang, pemerintah perlu memperhatikan kondisi riil masyarakat dan berupaya untuk mengimplementasikan kebijakan yang bersifat pro-rakyat serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dalam menghadapi tantangan nilai tukar mata uang dan dampaknya terhadap perekonomian, pemerintah juga diharapkan untuk dapat meningkatkan keterbukaan informasi, menyediakan kebijakan yang jelas dan transparan, serta berkomunikasi secara terbuka dengan publik. Hal ini akan membantu mengurangi ketidakpastian di pasar dan memberikan kepercayaan kepada pelaku ekonomi untuk tetap berinvestasi dan melakukan aktivitas ekonomi tanpa terlalu resah terhadap fluktuasi ekonomi.

Dari segi regulasi, perlu adanya kepastian hukum dan kebijakan yang dapat memberikan perlindungan bagi kelas menengah dalam menghadapi tantangan ekonomi. Kepastian hukum ini akan memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi serta mengurangi ketidakpastian yang bisa memengaruhi keputusan investasi dan konsumsi.

Di samping itu, pemerintah juga perlu memberikan perhatian khusus terhadap penciptaan lapangan kerja baru, terutama melalui program pengembangan infrastruktur dan peningkatan investasi di sektor riil. Langkah ini diharapkan mampu memberikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya beli masyarakat melalui peningkatan jumlah peluang kerja.