Peningkatan Pembentukan SPPG di NTB untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis

Tampang.com | Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar, menekankan pentingnya percepatan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat. Hal ini bertujuan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam rapat dengar pendapat yang diadakan di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Rabu lalu, Muazzim mengungkapkan harapannya agar dari target pembentukan 400 SPPG yang direncanakan, setidaknya bisa direalisasikan pada tahun 2025. Ia menjelaskan kepada anggota DPR lainnya dan jajaran pemerintah daerah bahwa keberhasilan program ini tidak bisa dicapai oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi dari berbagai instansi, termasuk Badan Gizi Nasional dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Ia menyoroti pentingnya peran BPOM untuk tidak hanya menunggu, tetapi aktif terlibat dalam mendukung program pemerintah. Muazzim meminta kepada pihak BPOM agar melakukan kunjungan ke SPPG untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan kepada siswa-siswi. Ini penting agar tidak terjadi insiden yang merugikan, seperti keracunan makanan atau penyajian buah-buahan yang tidak layak konsumsi.

Dia menegaskan, “Keberadaan BPOM harus bersinergi dengan pemerintah daerah dan BGN. Sinergi ini sangat diperlukan agar kejadian yang tidak diinginkan seperti keracunan makanan tidak terjadi di NTB.” Menurut laporan terbaru, sejauh ini telah dibentuk lebih dari 400 SPPG di NTB, tetapi yang sudah aktif hanya 54 SPPG, atau sekitar 25 persen. Meskipun demikian, Muazzim berpendapat bahwa progres ini lebih baik dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia.

Program Makan Bergizi Gratis ini saat ini lebih berfokus pada siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA. Selain itu, Muazzim menegaskan pentingnya kolaborasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) untuk memberi perhatian kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. “Program untuk segmen ini akan ditangani oleh Posyandu yang berfungsi menangani kesehatan dan gizi anak serta ibu,” jelasnya.

Dengan perhatian yang lebih besar terhadap gizi anak dan wanita hamil, diharapkan program MBG dapat berjalan dengan efektif, dan menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Nusa Tenggara Barat.