Pemerintah Tak Akan Tambah Utang untuk Biayai Defisit APBN 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah tidak akan banyak menarik utang baru untuk membiayai defisit APBN 2024 yang diperkirakan akan mencapai Rp 609,7 triliun, atau sebesar 2,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah defisit tersebut menunjukkan kenaikan signifikan dari yang semula direncanakan dalam APBN 2024, yaitu senilai Rp 522,8 triliun atau hanya sebesar 2,29% dari PDB. Penyebab utama dari peningkatan defisit ini adalah belanja negara yang melonjak dari target awal sebesar Rp 3.325,1 triliun menjadi Rp 3.412,2 triliun, sementara pendapatan negara tetap stabil di angka Rp 2.802 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa beban defisit APBN yang meningkat akan ditutup dari saldo anggaran lebih (SAL) yang telah terkumpul sejak periode 2022-2023. Total SAL yang akan digunakan untuk menutup defisit tersebut mencapai Rp 100 triliun. Di samping itu, tambahan penggunaan SAL sebesar Rp 100 triliun juga akan menjadi sumber pendanaan untuk menutup defisit, sementara penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) akan tetap rendah. Hal ini menjelaskan bahwa meski defisit meningkat, penerbitan SBN tidak akan naik, bahkan cenderung lebih rendah sebesar Rp 214,6 triliun.

Total pembiayaan untuk menutup defisit APBN 2024 yang mencapai Rp 609,7 triliun akan berasal dari penerbitan SBN sebesar Rp 214,6 triliun, sementara sisa pendanaan yang sebesar Rp 100 triliun akan diperoleh dari SAL untuk mengurangi penerbitan SBN atau memenuhi kewajiban pemerintah. Sri Mulyani memaparkan bahwa penggunaan SAL pada saat ini, terutama dalam situasi suku bunga yang tinggi dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah, bertujuan untuk menjaga kesehatan pasar SBN dan daya tariknya tanpa mengalami tekanan yang berlebihan.

Data ini menunjukkan bahwa kebijakan penggunaan SAL dan keterbatasan penerbitan SBN menjadi strategi pemerintah dalam mengelola defisit APBN yang membengkak. Hal ini juga menunjukkan upaya untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan daya tarik investasi, terlebih dalam kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih akibat dampak pandemi COVID-19. Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan ini telah terbukti efektif pada periode 2022-2023, di mana pemerintah mampu mengumpulkan SAL untuk digunakan pada saat seperti yang terjadi sekarang.

Pemerintah Indonesia memiliki kredibilitas yang solid dalam menjaga kestabilan fiskal, sehingga kebijakan yang diambil oleh Kementerian Keuangan diharapkan dapat memberikan kepastian kepada pasar keuangan dan masyarakat. Meskipun belanja negara meningkat dan defisit APBN terjadi, strategi pengelolaan defisit yang berfokus pada penggunaan SAL dan pengendalian penerbitan SBN menjadi langkah yang dapat dipertimbangkan sebagai cara untuk menjaga kesehatan fiskal negara.

Dalam konteks global yang serba dinamis, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi akibat pandemi, kebijakan fiskal yang efektif perlu terus digalakkan. Pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara pembiayaan defisit yang diperlukan untuk mendukung pemulihan ekonomi, sekaligus menjaga stabilitas fiskal dan kredibilitas pasar keuangan.