Pemerintah Longgarkan Pajak untuk Investor Asing, UMKM Lokal Terancam Tergusur?

Tampang.com | Pemerintah kembali meluncurkan paket insentif fiskal berupa pengurangan pajak dan kemudahan perizinan bagi investor asing di sektor manufaktur dan digital. Langkah ini diklaim mampu meningkatkan daya saing investasi Indonesia di mata global, namun memunculkan kekhawatiran baru: UMKM lokal kian terpinggirkan.

Kebijakan Pro-Asing, tapi Tidak Pro-Rakyat?
Melalui revisi aturan tax holiday dan tax allowance, pemerintah membebaskan sebagian besar pajak penghasilan badan bagi investor asing yang menanamkan modal besar. Namun, pelaku usaha kecil dalam negeri justru mengeluhkan beban pajak dan birokrasi yang tidak kunjung disederhanakan.

“Kami pelaku usaha kecil malah sulit dapat akses perizinan dan pinjaman. Investor asing datang, langsung digelar karpet merah,” ujar Budi, pemilik konveksi rumahan di Bandung.

Pesaing Lokal Kesulitan Bersaing
Dengan modal besar dan kemudahan regulasi, perusahaan asing bisa menekan harga produk mereka lebih rendah dari pelaku usaha lokal. Hal ini menciptakan iklim persaingan tidak sehat, di mana UMKM kalah bukan karena kualitas, tapi karena ketimpangan fasilitas.

“Jika tak diimbangi proteksi bagi pelaku lokal, kebijakan ini hanya akan menciptakan ketimpangan ekonomi baru,” jelas Anita Lestari, pakar ekonomi dari Pusat Kajian Kewirausahaan Nasional (PKKN).

Janji Transfer Teknologi dan Tenaga Kerja Lokal Tak Selalu Terwujud
Pemerintah berdalih bahwa investor asing wajib menyerap tenaga kerja dalam negeri dan melakukan transfer teknologi. Namun, dalam praktiknya, banyak industri besar tetap mempekerjakan tenaga kerja asing untuk posisi strategis dan hanya menyerahkan pekerjaan kasar kepada buruh lokal.

Solusi: Keseimbangan Insentif dan Perlindungan Lokal
Pengamat menyarankan agar insentif fiskal tidak hanya ditujukan kepada investor asing, tapi juga kepada UMKM dalam negeri. Selain itu, diperlukan regulasi protektif yang menjamin pelaku usaha lokal tidak tersingkir oleh modal besar.

“Kita butuh investasi, tapi jangan sampai mengorbankan tulang punggung ekonomi nasional, yaitu UMKM,” tegas Anita.