Pelaku UMKM Kecil Mengeluh, Bantuan Hanya Menyentuh yang Itu-Itu Saja?

Tampang.com | Di tengah upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali bersuara soal tidak meratanya bantuan pemerintah. Banyak pelaku usaha mikro mengaku belum pernah tersentuh program bantuan, baik tunai maupun pelatihan, padahal telah bertahun-tahun menjalankan usaha kecil.

Bantuan Menumpuk pada Penerima Lama
Salah satu keluhan utama adalah kecenderungan pemerintah dan instansi terkait hanya menyalurkan bantuan kepada UMKM yang sudah terdata sebelumnya. Alhasil, pelaku usaha baru atau yang berada di wilayah terpencil tidak tersentuh program bantuan.

“Yang dapat bantuan ya itu-itu saja, kami yang baru buka usaha malah tidak dilirik,” kata Siti, penjual makanan ringan di Cianjur.

Proses Pendataan yang Tidak Inklusif
Program seperti Banpres Produktif dan KUR dinilai terlalu bergantung pada data yang dikumpulkan dinas daerah atau asosiasi tertentu. Akibatnya, banyak UMKM informal yang tidak memiliki akses ke birokrasi formal luput dari perhatian.

“Pendataan sangat terbatas dan tertutup. Harus ada reformasi sistem pendataan agar lebih inklusif,” ujar Andi Wibowo, ekonom dari Lembaga Kajian Ekonomi Rakyat (LKER).

Pelatihan dan Pendampingan Tak Sampai ke Akar Rumput
Selain bantuan modal, pelatihan dan pendampingan usaha juga kerap hanya menyasar pelaku UMKM di kota besar. Padahal, pelaku UMKM di desa dan pinggiran kota juga butuh literasi digital, pemasaran daring, dan manajemen usaha.

Solusi: Sistem Terbuka dan Teknologi Digital
Penggunaan teknologi berbasis aplikasi atau platform digital berbasis NIK bisa memperluas jangkauan bantuan secara adil dan transparan. Pemerintah juga didorong untuk melibatkan komunitas lokal dalam menjangkau pelaku UMKM yang belum terdigitalisasi.

“Kalau UMKM dibiarkan jalan sendiri, ekonomi rakyat akan terus tertinggal dari arus utama pemulihan,” tegas Andi.