Pariwisata Politik dan Ekonomi Daerah: Berkah atau Kutukan?

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal. Dengan potensi alam dan budaya yang kaya, banyak daerah di Indonesia berusaha menarik wisatawan untuk mengembangkan pariwisata mereka. Namun, di tengah potensi tersebut, ada dinamika yang kompleks di mana pariwisata sering kali terjebak dalam permainan politik dan ekonomi, membuatnya menjadi sebuah berkah sekaligus kutukan.

Dalam tahun-tahun terakhir, banyak kebijakan pemerintah daerah berfokus pada pengembangan pariwisata sebagai salah satu motor penggerak ekonomi lokal. Investasi dalam infrastruktur, promosi budaya, dan event-event besar diyakini mampu menjadikan suatu daerah lebih menarik di mata wisatawan. Namun, di balik upaya tersebut, sering kali muncul politisasi budaya yang dapat merusak nilai inti dari pariwisata itu sendiri.

Politisasi budaya terjadi ketika unsur-unsur budaya yang dikerahkan dalam promosi pariwisata diarahkan untuk kepentingan politik tertentu. Hal ini sering kali terlihat pada festival budaya atau acara pariwisata yang dikendalikan oleh pihak tertentu. Budaya seharusnya menjadi aset bersama yang dapat dinikmati semua orang, namun kadang-kadang dijadikan alat untuk meraih popularitas politik. Akibatnya, nilai kultural yang seharusnya diangkat menjadi semakin kabur dan berpotensi mengesampingkan kebudayaan asli daerah.

Ketika pariwisata menjadi medan pertarungan antara kepentingan politik dan ekonomi lokal, dampaknya dapat sangat beragam. Misalnya, tujuan untuk menarik wisatawan domestik atau mancanegara dapat memicu pengembangan infrastruktur yang dapat meningkatkan perekonomian. Namun, dalam perjalanan tersebut, muncul ancaman terhadap keseimbangan sosial dan budaya masyarakat setempat. Ketika pariwisata lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu, bisa jadi masyarakat lokal justru terpinggirkan dalam proses tersebut.

Ekonomi lokal, dalam konteks ini, seharusnya mendapatkan dampak positif dari pertumbuhan pariwisata. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa mendapatkan peluang usaha baru melalui sektor pariwisata. Namun, ketika pariwisata diwarnai oleh politik, potensi ini dapat terhambat oleh regulasi yang menguntungkan pihak tertentu. Sebagai contoh, izin usaha yang rumit dan biaya tinggi untuk berpartisipasi bisa mempersulit pelaku UMKM lokal, sementara pelaku besar yang memiliki koneksi politik lebih mudah mendapatkan akses ke pasar.

Di sisi lain, keberlanjutan pariwisata juga menjadi perhatian banyak pihak. Ketika budaya suatu daerah dipolitikkan, sering kali tradisi dan nilai-nilai yang telah ada selama berabad-abad terkoyak demi memenuhi selera pasar. Ini dapat menyebabkan hilangnya identitas budaya, yang pada gilirannya memengaruhi daya tarik pariwisata itu sendiri. Ketika tradisi dijadikan komoditas, ada risiko bahwa arus wisatawan tidak akan tertarik kembali setelah merasakan 'budaya yang dijual' tersebut.

Dampak dari pariwisata yang terpolitisasi juga terlihat dalam hubungan antara berbagai lapisan masyarakat. Di beberapa kasus, masyarakat lokal terkesan hanya menjadi penonton dalam perayaan budaya yang mereka miliki. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan potensi konflik yang dapat merusak harmoni sosial. Ketika pariwisata tidak dapat dikelola dengan bijak dan adil, daerah justru bisa kehilangan stabilitas sosial.

Dengan kata lain, pariwisata seharusnya bertindak sebagai jembatan untuk meningkatkan ekonomi lokal dan memperkuat identitas budaya. Namun, ketika elemen politik masuk ke dalam ranah pariwisata, sering kali hasilnya jauh dari harapan. Ketersediaan kesempatan untuk menikmati sumber daya ekonomi yang berhubungan dengan pariwisata bisa jadi terhambat oleh politisasi yang tidak sehat. Sebuah tantangan besar bagi daerah adalah bagaimana mengelola pariwisata mereka dengan cara yang berkelanjutan dan berfokus pada rakyat.