Pajak Rakyat Dikejar, Konglomerat Bebas? Ketimpangan Fiskal Kian Nyata!

Tampang.com | Di tengah upaya negara menggenjot penerimaan pajak, masyarakat kecil justru menjadi sasaran utama. Pemeriksaan pajak terhadap UMKM, pekerja lepas, hingga warung kelontong makin intens, sementara banyak konglomerat dan korporasi besar justru lolos dari pengawasan ketat.

Pajak Rakyat Diperas, yang Kaya Bisa Mengelak

Pemerintah menggencarkan sistem pelaporan pajak digital dan integrasi data wajib pajak. Namun sistem ini justru lebih efektif menjaring rakyat biasa yang akses dan kapasitasnya terbatas. Sementara itu, praktik penghindaran pajak melalui transfer pricing dan offshore account masih marak dilakukan oleh para elite ekonomi.

“Ini bukan soal niat membayar pajak, tapi sistem yang timpang. Yang kecil tak bisa kabur, yang besar punya celah,” ujar Hendri Alfian, dosen fiskal dari Universitas Indonesia.

Data Bocor, Tapi Aksi Lemah

Berkali-kali data pengemplang pajak bocor ke publik, mulai dari Panama Papers, Pandora Papers, hingga data rekening jumbo dari luar negeri. Namun, hingga kini hanya segelintir kasus yang benar-benar ditindak secara hukum.

“Negara terlihat keras ke rakyat kecil, tapi lunak terhadap para pengemplang kakap. Ini yang bikin frustrasi,” lanjut Hendri.

Pengawasan dan Penegakan Hukum Masih Lemah

Masalah utama bukan hanya pada regulasi, tetapi juga penegakannya. Petugas pajak terbatas jumlahnya dan cenderung lebih mudah mengaudit pelaku ekonomi kecil yang datanya tersedia, sementara korporasi besar punya sumber daya untuk menyembunyikan jejak.

“Tanpa political will dan reformasi besar di Ditjen Pajak, maka jurang ketimpangan fiskal akan makin melebar,” katanya.

Solusi: Transparansi, Reformasi Pajak Kaya, dan Audit Independen

Pakar menyarankan reformasi pajak untuk kelompok super kaya, termasuk pajak kekayaan (wealth tax) dan pajak warisan progresif. Selain itu, dibutuhkan lembaga pengawasan independen yang bisa menelusuri aliran dana gelap dan kepemilikan aset tak wajar.

“Kita butuh keadilan pajak, bukan hanya target angka,” tegas Hendri.

Rakyat Mau Bayar, Tapi Ingin Adil

Masyarakat Indonesia relatif patuh bayar pajak jika melihat keadilan ditegakkan. Tapi jika yang kecil dikejar dan yang besar dilindungi, kepercayaan terhadap sistem fiskal akan terus merosot.