Pajak dan Bea Cukai Tak Jadi Dipisah, Sri Mulyani Jabat Menkeu Lagi

Sri Mulyani menegaskan Kementerian Keuangan tak dipisah di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Sri Mulyani, sosok yang menjadi Menteri Keuangan di dua periode sebelumnya, kembali menduduki jabatan tersebut dalam Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Penunjukan kembali Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan tentu merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah ingin mempertahankan stabilitas ekonomi serta fiskal selama periode pemerintahan berikutnya.

Dalam pernyataannya, Sri Mulyani menegaskan bahwa Kementerian Keuangan tidak akan dipisah di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal ini menanggapi rencana untuk memisahkan organ-organ teknis di bawah Kementerian Keuangan, seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, menjadi badan otonom yang terpisah dari Kementerian Keuangan. 

Pemerintahan mendatang tidak akan segera merealisasikan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang diusulkan sebelumnya. Rencana pembentukan BPN tersebut menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak, termasuk dari Sri Mulyani sendiri. Ia menilai bahwa dalam konteks perubahan struktural yang diusulkan, perlu dipertimbangkan dengan cermat agar tidak menimbulkan disrupsi yang berlebihan terhadap sistem yang sudah berjalan dengan baik.

Selain itu, organisasi Pajak maupun Bea Cukai berada di direktorat tersendiri di bawah Kementerian Keuangan. Langkah ini dimaksudkan untuk mempertahankan koordinasi yang baik antara berbagai unsur di bawah Kementerian Keuangan sehingga kebijakan fiskal dan reformasi perpajakan dapat berjalan dengan lancar dan terintegrasi.

Sementara itu, Sri Mulyani juga menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia di Kementerian Keuangan, termasuk di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan pajak dan kepabeanan, serta memperkuat tata kelola dan pengawasan di bidang tersebut.

Dengan kebijakan ini, diharapkan Kementerian Keuangan dapat tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan penerimaan negara, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pendidikan dan pelatihan untuk pegawai Kementerian Keuangan, terutama yang berada di lingkungan Pajak dan Bea Cukai, menjadi hal yang sangat penting untuk ditingkatkan guna memastikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan pengusaha.

Di tengah dinamika politik dan ekonomi yang terus berubah, keberadaan Kementerian Keuangan yang utuh dan Sri Mulyani yang tetap memegang kendali di dalamnya memberikan harapan bahwa reformasi di sektor keuangan dan perpajakan akan terus berlanjut. Dalam konteks global yang serba dinamis, stabilitas dan kepercayaan kepada lembaga keuangan negara menjadi krusial dalam menjaga daya saing serta ketahanan ekonomi Indonesia.

Langkah untuk tetap mempertahankan struktur organisasi Kementerian Keuangan yang utuh, tanpa memisahkan organ-organ teknis seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didukung oleh Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Hal ini menjadi landasan kuat untuk menjaga konsistensi kebijakan fiskal dan reformasi perpajakan di masa yang akan datang.