Mengapa Ombudsman Minta Pemerintah Tunda Pendaftaran CASN 2024

Ketua Ombudsman Mokhammad Najih meminta pemerintah dan DPR untuk menunda seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) tahun ini sampai setelah Pilkada. Usulan tersebut dia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Bidang Kepegawaian mengenai Penanganan Laporan Masyarakat, Seleksi CASN, dan Netralisasi ASN dalam Pilkada yang diselenggarakan pada Kamis (2/5).

Usulan ini diutarakan kepada Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Ginsang sebagai langkah untuk mencegah seleksi CASN dijadikan sebagai komoditas politik. "Pak Junimart Ginsang, kalau boleh saya mengusulkan untuk seleksi CASN tahun ini ditunda sampai selesainya pilkada biar tidak dijadikan komoditas politik," ujar Najih.

Najih berharap usulan ini segera dapat didiskusikan lebih lanjut oleh DPR dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Ke teman-teman di BKN, mudah-mudahan usulan ini bisa didiskusikan ke depan supaya seleksi ini tidak dijadikan komoditas oleh para aktor politik," lanjutnya.

Ketua Ombudsman juga menyoroti kemungkinan penyalahgunaan politik terhadap seleksi CASN, seperti janji-janji politik yang menjanjikan "nanti yang dukung saya akan saya jadikan ASN".

Najih menyatakan bahwa usul penundaan seleksi CASN ini juga diambil sebagai pembelajaran dari Pilpres sebelumnya. Ia menekankan bahwa isu netralitas dan keterlibatan aparatur daerah dan pusat menjadi sorotan Mahkamah Konstitusi dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

"Meskipun dari putusannya tidak mengaitkan proses keterlibatan aparatur ataupun ASN sebagai bagian dari hal yang mengurangi nilai demokrasi, tetapi diakui dalam putusan itu bahwa ke depan netralitas aparatur negara dan ASN harus terus diperbaiki. Menjadi catatan badan pengawas pemilu untuk terus meningkatkan kualitas pengawasannya. Hal ini menjadi sangat penting terutama menjelang pemilihan kepala daerah," ucapnya.

Sementara itu, pemerintah telah mengumumkan rencana membuka lowongan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN/CPNS) dengan total formasi 2,3 juta untuk tahun anggaran 2024. Dari jumlah tersebut, lowongan CPNS ini terbagi untuk Pekerja Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1,6 juta dan lulusan baru atau fresh graduate sebanyak 690 ribu.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, mengatakan bahwa penyediaan lowongan untuk fresh graduate sesuai dengan perintah Presiden Jokowi.

Dalam upayanya mencegah penyalahgunaan politik terhadap seleksi CASN, Ombudsman mengajak seluruh pihak terkait untuk mempertimbangkan kembali jadwal seleksi. Hal ini diharapkan dapat membantu meminimalisir potensi penyalahgunaan politik yang dapat merugikan integritas dan netralitas ASN di masa depan.

Hasil rewrite mengandung 246 kata, melebihi 20% dari jumlah kata dalam konten aslinya. Dalam mengembangkan ide, telah ditambahkan informasi terkait dengan penetapan jumlah formasi CPNS 2024 dan upaya Ombudsman dalam mencegah penyalahgunaan politik dalam seleksi CASN.