Menerawang Minat Investor Masuk IKN di Tengah Polemik Gelaran HUT RI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal 'ogah' pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Juli ini imbas fasilitas dasar yang belum siap. Dari laporan yang ia terima, infrastruktur dasar di IKN seperti listrik dan air bersih belum rampung. "Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7).

Dari pertanyaan tersebut, publik mulai ragu apakah ibu kota baru itu siap difungsikan, apalagi menjelang pelaksanaan HUT RI ke-79 yang tinggal menghitung hari. Namun, Kementerian PUPR memastikan Istana dan kantor Jokowi di IKN Nusantara bisa beroperasi fungsional pada 17 Agustus 2024. Kepala Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Kementerian PUPR Imam Santoso Ernawi malah menargetkan fungsional istana dan kantor presiden bisa rampung akhir Juli ini. Dengan begitu, upacara HUT RI ke-79 bisa dilaksanakan dengan baik.

"Untuk fungsional target Agustusan itu mulai dari istana dan lapangan upacara, kemudian kantor presiden, ini semua harapannya Juli ini (rampung)," katanya dalam konferensi pers secara daring, Kamis (11/7). Imam menegaskan untuk lapangan upacara 100 persen siap digunakan. Ia pun menyebut lapangan itu bisa menampung sekitar 8.000 orang.

Lalu, bagaimana investor melihat IKN di tengah kesiapan IKN jelang perayaan HUT RI ke-79?

Peneliti Indef Eko Listiyanto mengatakan sebetulnya investor tidak peduli apakah perayaan HUT ke -79 RI akan dilaksanakan di IKN atau tidak. Sebab, hal itu tidak menentukan keputusan dalam berinvestasi. "Ada atau tidaknya upacara di 17 Agustus nanti (di IKN), bukan pertimbangan utama investor," ujarnya kepada CNNIndonesia.com. Menurutnya, keputusan investor dipengaruhi prospek keberlanjutan pembangunan ke depan. Misalnya, jumlah penghuni, perputaran uang, hingga kegiatan ekonomi yang akan terjadi di sana.

"Jadi kalau menurut saya acara upacara 17 Agustus tersebut lebih ke aspek seremonial untuk penegasan komitmen pemerintah saja. Investor tidak akan terlalu melihat momen tersebut sebagai bagian untuk investasi atau tidak investasi di IKN," jelasnya. Dengan kondisi ini, maka Eko melihat nantinya pembangunan IKN di tahap awal hanya akan mengandalkan keuangan negara. Artinya, porsi APBN yang awalnya dijanjikan hanya 20 persen akan melebihi target demi keberlanjutan pembangunan.

"Pada akhirnya kemungkinan porsi APBN untuk membangun IKN diperbesar agar rencana pembangunan infrastruktur IKN tetap terlaksana," imbuhnya. Senada, Peneliti Celios Nailul Huda mengatakan perayaan upacara 17 Agustus di IKN tidak akan mempengaruhi minat investor. Sebab, memang sejak awal investor ogah masuk ke proyek tersebut.

"Investasi di IKN itu nggak profitable bagi investor. Terlihat kan, sampai saat ini belum ada investor asing murni yang mau berinvestasi di IKN," terang Nailul. Menurut Nailul, sampai saat ini komitmen investasi yang masuk ke IKN seperti yang disampaikan pemerintah berasal dari investor dalam negeri dan BUMN, sehingga tak bisa dianggap sebagai investasi murni karena kemungkinan besar adalah penugasan.

"Yang ada investor dalam negeri, yang saya rasa juga ada desakan dari pemerintah untuk investasi di IKN. Sisanya dari APBN dan BUMN yang dipaksa untuk mendirikan kantor di IKN," jelasnya. Dengan demikian, Nailul juga melihat yang lagi-lagi akan dikorbankan untuk melanjutkan pembangunan proyek ini adalah uang negara. Porsi APBN yang awalnya 20 persen bisa melonjak sampai 70 persen.

"Dana yang tersedot lagi-lagi dari APBN dan jika pemerintah menargetkan hanya 20 persen, saya rasa bisa lebih dari 20 persen. Bahkan jika ditotalkan dengan BUMN, saya rasa 70 persen lebih dana dari APBN dan BUMN," katanya. Ia menjelaskan porsi APBN bisa sampai 70 persen, karena saat BUMN ditugaskan untuk ikut masuk proyek tersebut, maka uangnya akan berasal juga dari negara melalui Penanaman Modal Negara (PMN).

"Jika BUMN butuh dana, ambil dari pembiayaan PMN. Hutang dibayar lewat mekanisme APBN. Jadi sungguh berat beban APBN ke depan," pungkasnya.

Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara adalah proyek besar yang menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta. Rencana ini pun mengundang perhatian dari banyak pihak, termasuk investor yang memiliki minat dalam proyek infrastruktur besar seperti ini. Kesiapan dan kelancaran proyek IKN ini menjadi perhatian serius, terutama mengingat bahwa perayaan HUT RI ke-79 dipercaya akan dilakukan di IKN pada tanggal 17 Agustus 2024.

Presiden Joko Widodo menunjukkan kehati-hatian dalam pemindahan ibu kota baru ini dengan menyoroti kelengkapan infrastruktur dasar seperti akses air bersih dan listrik di IKN. Hal ini menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat mengenai kesiapan IKN, terutama menjelang penyelenggaraan perayaan HUT RI ke-79. Meskipun demikian, Kementerian PUPR memastikan bahwa Istana dan kantor Presiden akan beroperasi secara fungsional pada tanggal yang telah ditentukan.

Meskipun terdapat polemik terkait kesiapan IKN, para peneliti memandang bahwa investor tidak terlalu mempertimbangkan acara perayaan HUT RI ke-79 dalam membuat keputusan investasi. Faktor utama yang dipertimbangkan adalah prospek keberlanjutan pembangunan di IKN, seperti jumlah penghuni, perputaran uang, dan kegiatan ekonomi yang akan terjadi di sana. Maka, rencana pembangunan IKN di tahap awal kemungkinan besar akan mengandalkan dana APBN dan BUMN untuk memastikan kelancaran proyek ini.

Selain itu, para peneliti juga menyoroti bahwa investasi di IKN tidak begitu menguntungkan bagi investor, terutama investor asing. Hingga saat ini, masih belum ada investor asing murni yang berinvestasi di IKN. Sebagian besar komitmen investasi berasal dari investor dalam negeri, BUMN, dan pemerintah, yang tidak bisa dianggap sebagai investasi murni karena kemungkinan besar merupakan penugasan. Dari sudut pandang ini, pembangunan proyek IKN pada tahap awal akan sangat bergantung pada dana dari APBN dan BUMN, bahkan kemungkinan besar melebihi target semula.

Dengan begitu, perubahan proyek IKN dan polemik tersebut menunjukkan bahwa pembangunan IKN di tahap awal hanya akan mengandalkan keuangan negara. Hal ini mengisyaratkan bahwa porsi APBN untuk membangun IKN akan diperbesar agar pembangunan infrastruktur IKN tetap terlaksana. Penugasan dan komitmen dari pemerintah serta BUMN untuk investasi di IKN juga menjelaskan potret bahwa uang negara akan banyak terlibat dalam proyek ini. Kemungkinan besar, porsi APBN yang semula dijanjikan hanya 20 persen akan melonjak bahkan hingga 70 persen.