Mendirikan Pondasi Digitalisasi untuk Mengoptimalkan Penerimaan Negara

Pemerintah Indonesia sedang memperhatikan peningkatan penerimaan negara melalui program digitalisasi di berbagai sektor komoditas. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi anjloknya penerimaan negara yang berasal dari pajak, seperti yang diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan melalui akun Instagramnya pada Rabu (10/7/2024).

Menurut Luhut, kondisi inefisiensi di berbagai sektor menjadi penyebab utama penurunan penerimaan negara dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Oleh karena itu, upaya digitalisasi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak di sektor komoditas di Indonesia.

Menteri Luhut memandang bahwa penerapan teknologi berbasis elektronik, seperti Govtec, akan memainkan peran kunci dalam peningkatan penerimaan negara. Dengan keyakinan dirinya, Luhut menyatakan optimisme bahwa penerimaan negara dapat meningkat secara signifikan melalui pendekatan digitalisasi.

Sebagai contoh konkrit, Luhut mengacu pada sektor mineral dan batu bara (minerba) yang sudah menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Batu Bara (Simbara) antara Kementerian dan Lembaga. Melalui integrasi teknologi pada sektor ini, diharapkan dapat memperbaiki manajemen batu bara secara keseluruhan.

Lanjutnya, Luhut juga menunjukkan keinginan untuk menerapkan sistem yang serupa untuk komoditas berbasis kelapa sawit. Dalam konteks ini, ia menyoroti bahwa masih banyak penerimaan negara yang belum diambil dari sektor kelapa sawit. Di lapangan, terungkap bahwa banyak perusahaan sawit yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hal ini menjadi kendala dalam pengaturan perpajakan mereka.

Luhut menegaskan bahwa potensi penerimaan negara dari sektor kelapa sawit masih belum optimal, seiring dengan adanya perusahaan yang belum mempunyai NPWP. Hal ini berdampak pada tidak tertagihnya PPH dari perusahaan-perusahaan tersebut. Dengan demikian, digitalisasi di sektor ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara yang selama ini terbengkalai.

Pemerintah juga diberi inspirasi untuk memperluas penerapan digitalisasi ke sektor-sektor komoditas lainnya, seperti pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Dengan canggihnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK), diharapkan pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan pengawasan terhadap penerimaan negara dari sektor-sektor tersebut.

Sebagai informasi tambahan, data menunjukkan bahwa digitalisasi dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Sebuah studi yang dilakukan oleh lembaga riset McKinsey & Company menyatakan bahwa implementasi teknologi digital dapat meningkatkan Produktivitas Total Faktor (PTF) di sektor pertanian dan manufaktur. Hal ini merupakan indikator bahwa digitalisasi sektor komoditas dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

Perlu dicatat bahwa digitalisasi perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai, seperti akses internet yang luas dan stabil. Keberhasilan program digitalisasi juga membutuhkan kesadaran dan keterampilan teknologi yang diperlukan bagi para pelaku usaha di sektor komoditas. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk memastikan keberhasilan penerapan teknologi ini.

Dalam konteks APBN, peningkatan penerimaan negara yang diharapkan dari program digitalisasi juga harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat terhadap penyalahgunaan dana publik. Sebagai langkah preventif, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah pengawasan yang ketat dan transparan terhadap penggunaan dana APBN yang terkait dengan digitalisasi sektor komoditas.