KUR untuk UMKM, Solusi Inklusif atau Sekadar Formalitas Perbankan?

Tampang.com | Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal lewat program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, di balik anggapan bahwa KUR adalah solusi inklusif bagi UMKM, muncul keluhan soal proses birokrasi yang dianggap rumit dan menyulitkan pelaku usaha kecil.

Meningkatnya Kebutuhan Akses Pembiayaan
UMKM yang menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional menghadapi kendala klasik: minimnya akses modal. Program KUR diharapkan jadi solusi jangka pendek maupun panjang.

“Tanpa dukungan pembiayaan yang memadai, UMKM hanya akan jalan di tempat,” jelas Nina Sari, Ketua Asosiasi UMKM Nusantara.

Masalah di Lapangan: Bunga, Jaminan, dan Akses
Meski bunga KUR tergolong rendah, banyak pelaku UMKM mengaku kesulitan memenuhi persyaratan perbankan, termasuk agunan dan histori kredit.

“Bank kadang lebih nyaman beri pinjaman ke yang sudah mapan,” tambah Nina.

Kurangnya Pendampingan dan Edukasi Keuangan
Tidak sedikit pelaku UMKM yang belum paham cara menyusun laporan keuangan atau proposal bisnis, membuat mereka kesulitan saat mengajukan KUR.

Solusi: Reformasi Skema KUR dan Digitalisasi Layanan
Pakar menyarankan agar KUR tidak hanya fokus pada penyaluran dana, tapi juga pendampingan menyeluruh. Digitalisasi sistem juga dapat memangkas birokrasi dan memperluas jangkauan ke daerah terpencil.

UMKM Butuh Kebijakan yang Ramah dan Adaptif
Keberhasilan KUR bukan dilihat dari jumlah dana yang disalurkan, tetapi seberapa besar UMKM yang bisa naik kelas dan bertahan dalam iklim usaha yang kompetitif.