Keuntungan Besar Proyek Swasta Saat Jadi Proyek Strategis Nasional (PSN)

Tampang.com | Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi salah satu strategi penting pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Sejak diperkenalkan pada era Presiden Joko Widodo (2014-2024), status PSN memberikan banyak kemudahan dan keuntungan, tidak hanya bagi proyek pemerintah tetapi juga bagi proyek swasta yang berkontribusi pada pembangunan nasional.

PSN sendiri diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang kemudian diperbarui dengan aturan baru di masa pemerintahan Presiden Prabowo. Proyek yang masuk dalam kategori PSN meliputi infrastruktur jalan tol, sarana transportasi, pembangunan bandara, program satu juta rumah, kilang minyak, bendungan, kawasan ekonomi khusus, pariwisata, hingga proyek pertanian dan kelautan.

Berikut sederet keuntungan utama yang didapatkan proyek swasta ketika ditetapkan sebagai PSN, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021:

1. Kemudahan Perizinan
Perizinan yang selama ini menjadi kendala besar bagi investor, kini mendapat fasilitasi dari pemerintah pusat. Mulai dari tahap perencanaan, penyiapan lokasi, konstruksi hingga operasi, perizinan proyek PSN dipercepat dan dipermudah. Pemerintah juga membantu menyelesaikan permasalahan terkait pengadaan tanah, sehingga proses investasi berjalan lebih lancar.

2. Jaminan Pembiayaan dari Pemerintah
Proyek PSN mendapatkan jaminan pembiayaan dari pemerintah pusat jika mengalami kendala pendanaan, selama sumber dana yang digunakan sah menurut aturan. Jaminan ini mencakup kredit, kelayakan usaha, hingga kelangsungan proyek apabila terjadi risiko politik, sesuai kemampuan keuangan negara.

3. Penanganan Dampak Sosial oleh Pemerintah
Dampak sosial akibat pembangunan proyek PSN akan ditangani sepenuhnya oleh pemerintah, termasuk alokasi anggaran yang disiapkan untuk masyarakat terdampak. Dengan demikian, pelaksana proyek bisa fokus menyelesaikan pekerjaan teknis tanpa terbebani masalah sosial.

4. Penyelesaian Masalah Hukum Lebih Cepat
Apabila terdapat sengketa atau pengaduan masyarakat terkait proyek PSN, proses penyelesaiannya diprioritaskan melalui mekanisme administrasi pemerintahan yang lebih cepat. Jika pengaduan dilaporkan ke aparat penegak hukum, maka proses penanganannya wajib diselesaikan maksimal dalam lima hari kerja.

Status PSN bukan hanya sekadar label, tapi memberikan insentif nyata agar proyek-proyek strategis, termasuk yang melibatkan swasta, dapat berjalan efisien, aman, dan berdampak positif bagi pembangunan nasional.