Kebijakan Pajak Diperketat, Akankah Ekonomi Tetap Tumbuh?

Tampang.com | Pemerintah Indonesia baru saja mengumumkan kebijakan perpajakan yang lebih ketat sebagai bagian dari upaya meningkatkan penerimaan negara. Namun, kebijakan ini memicu perdebatan mengenai dampaknya terhadap iklim usaha dan pertumbuhan ekonomi.

Penerimaan Negara Ditingkatkan lewat Pajak
Kebijakan ini bertujuan mengoptimalkan penerimaan negara guna mendanai program pembangunan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pemerintah memperkenalkan tarif pajak progresif dan memperluas basis pajak.

“Peningkatan pajak harus diimbangi dengan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil agar tidak membebani mereka,” kata Ekonom senior, Dr. Ratna Wijaya.

Risiko Tekanan pada Dunia Usaha
Beberapa pelaku usaha mengkhawatirkan kebijakan ini akan menambah beban finansial, terutama di tengah pemulihan ekonomi yang masih rapuh.

“Pajak yang tinggi bisa menurunkan investasi dan memperlambat pertumbuhan,” ujar Suryo, pengusaha manufaktur di Jakarta.

Perlu Kebijakan yang Berimbang dan Adil
Ahli menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara dan memberikan insentif bagi dunia usaha agar tetap kompetitif.

“Pemerintah harus cermat mengatur agar kebijakan fiskal tidak justru menghambat sektor produktif,” jelas Ratna.

Solusi: Insentif dan Pengawasan Ketat
Disarankan pemerintah memberikan insentif bagi UMKM dan industri strategis, sekaligus memperkuat pengawasan untuk mencegah praktik penghindaran pajak.

Kebijakan Pajak sebagai Kunci Keberlanjutan Pembangunan
Jika diterapkan dengan tepat, kebijakan pajak dapat menjadi fondasi kuat bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.