Kebijakan Fiskal Indonesia, Apakah Membantu Atasi Turunnya Daya Beli Masyarakat?

Tampang.com | Inflasi yang tinggi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat. Sebagai respons, pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah kebijakan fiskal untuk mengatasi masalah ini. Namun, sejauh mana kebijakan fiskal tersebut dapat memberikan solusi nyata bagi masyarakat yang tertekan dengan harga barang yang terus meningkat?

Kebijakan Fiskal untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi

Kebijakan fiskal adalah salah satu alat utama pemerintah dalam mengelola perekonomian. Dalam konteks Indonesia, kebijakan fiskal termasuk dalam pengaturan pajak, pengeluaran negara, dan subsidi. Pemerintah telah meningkatkan subsidi bahan pokok, terutama untuk bahan bakar dan pangan, untuk meringankan beban masyarakat.

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia juga telah menaikkan alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial, seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT). Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang terpapar dampak inflasi dan menjaga daya beli mereka.

“Pemerintah telah mengalokasikan dana besar untuk subsidi dan bantuan sosial. Namun, dampaknya tidak merata. Beberapa golongan masyarakat merasa bantuan yang diberikan tidak cukup signifikan,” kata Agus, seorang ekonom di Universitas Indonesia.

Inflasi dan Turunnya Daya Beli Masyarakat

Dampak inflasi yang tinggi, terutama pada barang-barang kebutuhan pokok, sangat terasa di kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah. Kenaikan harga pangan, energi, dan transportasi membuat banyak rumah tangga kesulitan mengatur pengeluaran. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa inflasi Indonesia pada 2024 telah mencapai angka 5,2%, yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Daya beli kami sangat menurun, harga barang-barang kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng sudah tidak terjangkau lagi. Bantuan yang kami terima pun kadang tidak mencukupi,” ujar Lestari, seorang ibu rumah tangga di Jakarta.

Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Daya Beli Masyarakat

Kebijakan fiskal, meskipun memiliki tujuan untuk merangsang konsumsi dan stabilitas harga, ternyata belum sepenuhnya mampu menahan dampak inflasi yang memengaruhi daya beli masyarakat. Di satu sisi, bantuan sosial memberikan angin segar bagi sebagian masyarakat, tetapi di sisi lain, distribusi yang tidak merata dan jumlah bantuan yang terbatas masih menjadi permasalahan.

“Fiskal yang kita terapkan seharusnya juga mencakup pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan hanya sekedar bantuan langsung. Masyarakat membutuhkan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan mereka, bukan hanya mengandalkan bantuan,” jelas Rina, seorang pelaku UMKM di Bandung.

Pemerintah Diminta Fokus pada Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Beberapa pengamat ekonomi berpendapat bahwa untuk benar-benar menjaga daya beli masyarakat, pemerintah perlu fokus pada pemberdayaan ekonomi lokal dan sektor produktif, seperti UMKM. Program pelatihan, akses permodalan yang lebih mudah, dan dukungan terhadap pengusaha kecil akan membantu mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pemberdayaan sektor UMKM dapat menjadi jalan keluar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, memperbaiki daya beli hanya dengan bantuan sosial jangka pendek tidak akan cukup dalam jangka panjang,” tambah Dwi, seorang pakar ekonomi mikro.

Solusi: Menyesuaikan Kebijakan Fiskal dengan Kebutuhan Rakyat

Untuk mengatasi masalah daya beli yang terus menurun, para ekonom menyarankan agar pemerintah mengkaji kembali kebijakan fiskal yang ada, dengan lebih menyesuaikan bantuan dan subsidi dengan kebutuhan rakyat yang semakin beragam. Pengawasan terhadap distribusi bantuan sosial yang lebih efektif dan merata juga menjadi langkah penting agar kebijakan ini benar-benar memberikan dampak yang maksimal.

“Tidak cukup hanya dengan bantuan sosial atau subsidi. Perlu ada upaya yang lebih menyeluruh untuk memberdayakan rakyat agar mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga dapat berkembang dalam ekonomi yang lebih baik,” tutup Agus.