Jumlah Tenaga Honorer Daerah Bengkak, Mendagri Rata-Rata Timses Pejabat

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut jumlah tenaga honorer di daerah membengkak, diisi oleh orang-orang dari tim sukses (timses) pejabat daerah yang terpilih. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan karena tenaga honorer 'bawaan' tersebut sulit untuk diberantas.

Karnavian menyoroti masalah ini sebagai bagian dari upayanya untuk meningkatkan administrasi pemerintahan di tingkat daerah. Jumlah tenaga honorer yang terus bertambah ini juga memicu pertanyaan akan efektivitas penggunaan dana dalam pemerintahan daerah.

Ketika dilakukan penelusuran lebih lanjut, ternyata sebagian besar tenaga honorer ini merupakan bagian dari tim sukses pejabat daerah yang terpilih. Mereka mendapat posisi dengan janji-janji politik untuk mendapatkan pekerjaan sebagai imbalan atas dukungan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik nepotisme dan politisasi jabatan masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan secara serius.

Dia mengatakan, dirinya tidak keberatan dengan keberadaan tenaga honorer spesialis seperti dokter, bidan, dan bagian keuangan.  Namun demikian, tenaga honorer bagian umum banyak diisi oleh orang timses dari pejabat yang terpilih.Terkait permasalahan ini, sejumlah pihak menyoroti urgensi dalam menertibkan sistem administrasi pemerintahan daerah. Maraknya kasus penyalahgunaan jabatan oleh orang-orang dekat dengan pejabat daerah memicu keprihatinan akan netralitas dan profesionalitas dalam birokrasi.

“Kadang-kadang yang repot itu terutama honorer yang tenaga umum itu rata-rata tim sukses. Mereka (pejabat) begitu menang, yang dukung dijadikan tenaga honorer. Jam 8 datang, jam 10 sudah pulang,” ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (23/9/2024).

Tidak hanya itu, praktik politisasi jabatan juga mengganggu pemerataan kesempatan kerja bagi masyarakat luas. Seharusnya, jabatan dan kesempatan kerja haruslah dipertimbangkan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan integritas, bukan atas dasar hubungan politik atau kepentingan pribadi.

Karnavian menegaskan bahwa penanganan masalah ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan good governance di segala lini pemerintahan. Di sisi lain, upaya penegakan hukum juga harus diperkuat untuk memastikan bahwa aturan-aturan terkait perekrutan tenaga honorer dijalankan secara transparan dan berkeadilan.

Upaya untuk membersihkan birokrasi dari praktik-praktik yang tidak sehat seharusnya menjadi agenda utama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan di tingkat daerah. Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di pemerintahan merupakan langkah-langkah yang krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu, masyarakat juga perlu turut serta dalam mengawasi dan mengawal jalannya pemerintahan di tingkat daerah. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintahan dapat menjadi kontrol sosial yang efektif untuk mencegah praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Dengan demikian, langkah-langkah preventif maupun penegakan hukum yang tegas perlu ditempuh untuk menekan jumlah tenaga honorer yang diisi oleh orang-orang dari tim sukses pejabat terpilih. Hanya dengan tindakan bersama, baik dari pemerintah maupun masyarakat, kita dapat mengatasi masalah ini dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan berkeadilan.