Iuran Tapera Bukan Solusi, Melainkan Akal-akalan Pemerintah

Iuran Tapera yang diperluas untuk mencakup pegawai swasta dianggap sebagai upaya akal-akalan pemerintah untuk mendapatkan dana murah jangka panjang. Hal ini disampaikan oleh seorang ekonom dari Universitas Pasundan, menyatakan bahwa program ini seharusnya tidak dipandang sebagai solusi untuk penyediaan rumah bagi masyarakat.

Menurutnya, membebani pekerja dengan iuran sebesar 2,5% dari pendapatan bulanan hanya akan menambah beban bagi masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Skema Tabungan Perumahan Rakyat yang diterapkan pemerintah juga dinilai kurang efektif, dengan contoh bahwa seorang buruh dengan pendapatan Rp5 juta per bulan baru akan mengumpulkan dana senilai Rp90 juta setelah 50 tahun membayar iuran. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pekerja baru akan menikmati rumah yang dia cicil setengah abad di usia 70 tahun, jika ia mulai bekerja pada usia 20 tahun.

Selain itu, ketika melihat pertumbuhan harga properti saat ini, uang tabungan pekerja melalui Tapera mungkin tidak akan mencukupi untuk membeli rumah, apalagi jika rumah yang diinginkan berada di lokasi strategis seperti pusat kota. Dengan demikian, program iuran Tapera dinilai tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan akses terhadap hunian yang terjangkau.

Lebih lanjut, program iuran Tapera juga dinilai hanya akan memberikan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu, terutama dalam mendapatkan dana murah jangka panjang. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa program iuran Tapera lebih cenderung menjadi akal-akalan pemerintah untuk mendapatkan sumber dana yang mudah dan murah.

Dari sudut pandang ekonomi, upaya pemerintah dalam mengembangkan program sosial seperti Tapera seharusnya didasari oleh analisis yang mendalam terkait dengan dampak ekonomi jangka panjang bagi masyarakat. Penyediaan hunian yang terjangkau seharusnya menjadi fokus utama, namun upaya ini seharusnya tidak menjadi beban tambahan bagi masyarakat, terutama dalam konteks ketidakmampuan pemerintah dalam menciptakan biaya hidup yang murah.

Dalam persoalan ini, seorang ekonom berpendapat bahwa pemerintah seharusnya mengkaji ulang skema program iuran Tapera agar sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat. Analisis terkait pengaruh program iuran Tapera terhadap kemampuan masyarakat untuk memiliki hunian yang layak dan terjangkau perlu diperdalam, sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dapat menghindari upaya-upaya yang hanya akan memberikan keuntungan bagi pihak tertentu, namun tidak memberikan solusi yang efektif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan kondisi pasar properti, terutama harga rumah dan aksesibilitasnya. Hal ini penting karena harga properti yang terus meningkat akan mempengaruhi keefektifan program iuran Tapera dalam memberikan akses terhadap hunian yang layak bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, pemerintah seharusnya melibatkan pihak terkait, seperti para ekonom dan pemangku kepentingan lainnya, dalam pengembangan program iuran Tapera. Terlibatnya berbagai pihak ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang komprehensif terkait dengan efektivitas program tersebut, sehingga program iuran Tapera dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Selain itu, perlu juga dilakukan analisis mendalam terkait dengan keberlanjutan program iuran Tapera. Program ini seharusnya tidak hanya memberikan dampak jangka pendek, namun juga harus memiliki dampak yang positif dalam jangka panjang bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai skenario terkait dengan perkembangan pasar properti dan kemampuan masyarakat dalam mengakses hunian yang layak.