Investor Bergairah Minta Keuntungan di Kantor Sri Mulyani

Tingginya suku bunga dapat menjadi beban utama bagi pemerintah di masa mendatang. Beban bunga ini terutama tercermin dari imbal hasil yang semakin tinggi yang diminta oleh investor dalam lelang Surat Berharga Negara (SBN).

Kenaikan imbal hasil SBN dalam lelang mengikuti perkembangan yang terjadi di pasar sekunder serta dimensi internasional, terutama di Amerika Serikat (AS). Imbal hasil US Treasury dengan tenor 10 tahun tiba-tiba melonjak dari 3,9% pada awal 2024 menjadi 4,3% saat perdagangan kemarin, yakni Rabu (26/6/2024).

Kenaikan ini mendorong negara-negara lain untuk menawarkan imbal hasil yang tinggi agar para investor tidak beralih ke AS. Imbal hasil SBN di pasar sekunder pun ikut meningkat menjadi 7,08% pada perdagangan kemarin dari 6,9% pada awal tahun.

Dari data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), terlihat bahwa lelang Surat Utang Negara (SUN) menunjukkan kenaikan yield yang signifikan dari awal tahun hingga pada lelang terbaru pada Selasa lalu (25/6/2024). Lelang SBN merupakan pasar utama dalam penjualan SBN di mana investor dapat langsung meminta atau melakukan bid imbal hasil yang diinginkan dari pemerintah saat membeli SBN.

Berdasarkan tabel berikut, terlihat bahwa kenaikan yield tertinggi terjadi pada surat uang seri benchmark tenor 10 tahun (FR100). Pada lelang Selasa lalu, imbal hasil obligasi 10 tahun yang diminta investor mencapai 7,27% yang tertinggi dan terendah 7,07%. Yield rata-rata tertimbang yang berhasil diraih adalah 7,09%.

Sebagai perbandingan, imbal hasil tertinggi yang diminta investor di lelang pertama tahun ini untuk SBN tenor 10 tahun adalah 6,75% dan terendah 6,58%. Yield rata-rata tertimbang yang berhasil diraih adalah 6,62%.

Imbal hasil yang didapat untuk tenor 10 tahun jauh melebihi asumsi imbal hasil SBN tenor 10 tahun dalam APBN 2024 yang ditetapkan sebesar 6,7%.

Hal yang sama juga terjadi pada seri tenor 5 tahun dan 30 tahun, meskipun kenaikannya tidak sebesar seri benchmark.

Kenaikan yield ini tentu akan membebani pemerintah di masa mendatang karena memaksa pemerintah untuk membayar ongkos pinjaman yang lebih mahal. Kondisi ini dapat berdampak pada penyempitan ruang APBN.

Menariknya, dalam APBN 2024, alokasi belanja pemerintah untuk pembayaran bunga utang telah mencapai 20,2%. Bahkan, porsi ini melebihi porsi belanja pegawai yang mencapai 19,6% sebagai komponen yang terbesar dalam belanja negara pada tahun 2023.

Hal ini seharusnya menjadi sinyal bahwa kenaikan suku bunga yang berdampak pada beban bunga utang telah menjadi tanda beban keuangan yang menggerus belanja negara.

Sebagai catatan, rasio utang pemerintah terhadap PDB per akhir tahun lalu sebesar 38,59%. Rasio utang ini tergolong cukup baik karena masih di bawah batas yang ditentukan Undang-Undang yakni sebesar 60%.

Total utang pemerintah Indonesia sendiri mencapai Rp8.144,69 triliun per tanggal 31 Desember 2023.

Pembayaran bunga utang RI(Rp triliun)




Tahun
Target Pembayaran Bunga Utang
Realisasi Pembayaran Bunga Utang

Persentase APBN



2015
155,73
156,01
8,64


2016
191,22
182,76
9,8


2017
219,19
216,57
10,79


2018
238,61
257,95
11,66


2019
275,9
275,5
11,93


2020
338,8
314,1
12,1


2021
373,3
343,5
12,33


2022
405,9
386,3
12,48


2023
441,4
437,4
14


2024
497,3
-