Investasi Mobil Listrik Terganjal Premanisme, Media Asing Soroti Masalah Klasik Indonesia

Jakarta, Tampang.com – Ambisi Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV) Asia Tenggara mendapat sorotan tajam dari media internasional. Media asal Hong Kong, South China Morning Post (SCMP), menyebut keberadaan kelompok preman dan ormas sebagai salah satu hambatan terbesar dalam mewujudkan revolusi kendaraan listrik di Tanah Air.

Dalam artikel bertajuk “Indonesia's EV revolution held hostage by 'preman' gangster problem”, SCMP menggambarkan bagaimana gangguan dari kelompok preman yang berkedok ormas telah menghambat pembangunan pabrik mobil listrik, termasuk milik perusahaan asal China, BYD, dan VinFast dari Vietnam.


“Di Indonesia, impian menjadi kekuatan kendaraan listrik Asia Tenggara bertabrakan dengan musuh bebuyutan: kelompok kejahatan terorganisir yang dikenal sebagai preman,” tulis SCMP, dikutip Selasa (6/5/2025).


Pabrik BYD di Subang Jadi Sasaran Gangguan

Gangguan terhadap pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, diungkapkan oleh Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno. Ia menyampaikan bahwa pihak BYD telah melaporkan adanya intimidasi dan gangguan dari ormas saat proses konstruksi berlangsung.


“Saya mendengar sempat ada permasalahan terkait premanisme yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Pemerintah perlu tegas menangani hal ini,” ujar Eddy usai berkunjung ke markas besar BYD di Shenzhen, China, 20 April lalu.


Pabrik BYD ini merupakan salah satu proyek otomotif terbesar di kawasan ASEAN, dengan nilai investasi mencapai Rp 11,7 triliun. Pada fase awal, fasilitas ini ditargetkan memproduksi 150.000 unit mobil listrik per tahun dan menciptakan lebih dari 18.800 lapangan kerja.

VinFast Juga Alami Tekanan Serupa

Tak hanya BYD, produsen mobil listrik asal Vietnam, VinFast, juga dikabarkan mengalami gangguan serupa. Proyek senilai 200 juta dolar AS yang sedang dibangun di kawasan industri yang sama turut menjadi sasaran.

Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia, Moeldoko, mengonfirmasi kabar tersebut dan mengaku telah melakukan komunikasi langsung dengan para pemimpin daerah untuk menyelesaikan masalah tersebut.


“VinFast juga melaporkan gangguan. Saya telah membantu dengan berkomunikasi langsung ke pemerintah daerah,” ungkap Moeldoko.


Pemerintah Tegaskan Komitmen Hadapi Premanisme

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi premanisme, terlebih ketika menyangkut iklim investasi yang sedang dibangun.


“Premanisme tidak boleh terjadi, karena akan mengganggu upaya kita menciptakan iklim investasi yang sehat,” tegas Agus di Kompleks Parlemen, Selasa (30/4/2025).


Senada, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani mengungkapkan bahwa pemerintah telah menerima sejumlah laporan dari investor terkait gangguan ormas. Ia memastikan bahwa masalah ini telah ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas institusi, termasuk dengan pihak kepolisian.


“Kami sudah berkoordinasi dengan Kapolri, Kapolda, hingga Kapolsek agar hal seperti ini tidak terulang,” kata Rosan saat menyampaikan laporan realisasi investasi kuartal I 2025 di Jakarta.


Akar Masalah: Premanisme Mengakar Sejak Era Kolonial

SCMP dalam laporannya juga menyoroti akar historis dari praktik premanisme di Indonesia, yang disebut sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Saat itu, preman digunakan sebagai alat untuk memungut kekayaan atas nama penjajah. Kini, peran mereka dianggap telah berkembang dan berkelindan dalam struktur sosial, ekonomi, hingga politik nasional.


“Bagi negara yang ingin menjadi pusat manufaktur kendaraan listrik terkemuka, pertanyaannya adalah: dapatkah pemerintah mengekang preman tanpa membuat kesepakatan?” tulis SCMP dalam artikelnya.


Tantangan Nyata bagi Visi Industrialisasi

Gangguan terhadap proyek-proyek strategis seperti ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor, tetapi juga menjadi ujian nyata bagi keseriusan Indonesia dalam mendorong industrialisasi dan hilirisasi.

Diperlukan langkah konkret dan tegas dari pemerintah untuk memberantas praktik premanisme, agar visi menjadikan Indonesia sebagai hub kendaraan listrik di Asia Tenggara tidak sekadar wacana.