Investari Perdagangan Jangka Panjang untuk Pertumbuhan Ekonomi Bangga

Tampang.com – Pertumbuhan ekonomi kuartal III yang sebesar 5,06 persen masih di bawah ekspektasi. Pasalnya, target pertumbuhan ekonomi pemerintah tahun ini sebesar 5,17 persen. Dari tiga kuartal berjalan, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia masih 5,03 persen. Untuk mencapai angka 5,17 persen pada akhir tahun, butuh tambahan pertumbuhan sekitar 5,3-5,4 persen pada kuartal IV ini.

Meski data produk domestic bruto (PDB) kali ini dinilai masih di bawah ekspektasi, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,06 persen sudah cukup baik. Sebab, pertumbuhan sector-sektor utama seperti manufaktur, konstruksi serta PHR masih tumbuh positif dan sedang dalam masa perbaikan. Masing-masing sector tersebut tumbuh 4,8 persen, 7,3 persen dan 5,5 persen secara year on year (yoy). 

“Membaiknya investasi diikuti kenaikan ekspor riil sebesar 17 persen dan impor riil 15 persen. Yang penting, sepanjang komponen impor itu terkait dengan intermediary goods (barang setengah jadi, Red) akan membawa dampak positif untuk kegiatan investasi ke depan,” ujarnya kemarin (7/11).

Konsumsi rumah tangga berkontribusi 55,68 persen terhadap PDB. Sayangnya, konsumsi rumah tangga mencatatkan pertumbuhan yang melemah yakni sebesar 4,93 persen (yoy). Analis FXTM Lukman Otunuga mengatakan, peningkatan konsumsi akan terjadi pada akhir tahun ini, seiring dengan belanja masyarakat yang secara siklus meningkat menjelang akhir tahun. Hal itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 2017. “Hasil dari peningkatan konsumsi pada akhir 2017 akan terlihat pada awal 2018,” katanya. 

Selain itu, tranmisi penurunan suku bunga dari turunnya suku bunga BI-7 days reverse repo rate (BI-7DRRR) pada September lalu akan lebih maksimal pada akhir tahun dan berlanjut pada kuartal I 2018. Bunga kredit akan terus menurun, sehingga ruang ekspansi korporasi di sector riil akan semakin luas. Hal itu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga berpengaruh pada naiknya konsumsi rumah tangga.

Sementara itu, Ekonom Bank Standard Chatered Aldian Taloputra mengatakan angka pertumbuhan ekonomi kemarin masih positif. "Sebab pertumbuhan investasi masih lebih besar dari yang diperkirakan. Dibandingkan kuartal sebelumnya masih baik," katanya. Untuk itu, pemerintah masih percaya dengan anggaran tahun 2018. 

"Reformasi pajak dan spending dananya masih efektif karena digunakan untuk sektor produktif. Itu juga masih bisa menjadi dorongan," imbuhnya. Di sisi lain, pertumbuhan konsumsi masyarakat juga menjadi perhatian bagi pemerintah. Untuk itu, menurutnya pemerintah juga berniat untuk meningkatkan jumlah penerima PKH (Program Keluarga Harapan) agar bisa berdampak positif terhadap konsumsi masyarakat. 

"Saat ini target pemerintah adalah proyek infrastruktur. Benefit infrastruktur masih butuh waktu sehingga harus menunggu proyek pembangunan jalan dan jembatan selesai baru akan terasa ke pertumbuhan ekonomi," tandasnya.

Terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan, pemerintah sedang berupaya memperbanyak investasi di dalam maupun di luar negeri guna menyokong target pertumbuhan ekonomi 5,17 persen pada akhir tahun. Berbagai kebijakan untuk meningkatkan investasi di dalam negeri juga sudah dikeluarkan pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi yang berjilid-jilid. Selain itu, harga komoditas sudah lebih baik diharapkan bisa membuat pertumbuhan ekonomi jadi semakin membaik.

”Investasi kita masih perlu diangkat lebih banyak lagi dan ekspor harus lebih tinggi lagi karena tinggal itu,” ujar JK di kantor Wakil Presiden.

Dia menuturkan belanja pemerintah melalui APBN dianggap sudah maksimum untuk menstimulus pertumbuhan. Misalnya dengan pembangunan infrastruktur jalan sehingga bisa menekan biaya logistik dan harga jadi lebih bersaing. ”Bisa memberikan pendapatan orang sehingga bisa meningkatkan konsumsi, sehingga bisa naik,” imbuh dia.

Di sektor perdagangan, pemerintah saat ini sedang mempercepat pembahasan 16 perjanjian perdagangan. JK menuturkan sudah bicara dengan Menteri Perdagangan untuk mempercepat perjanjian yang berdampak besar bagi ekonomi Indonesia. Misalnya Uni Eropa, Inggris, Turki, dan Australia.

Selama ini Indonesia masih kalah bersaing dengan negara lain seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, dan India dalam perjanjian perdagangan. Lantaran biaya masuk ke negara tersebut lebih rendah daripada Indonesia. ”Akibatnya orang memilih untuk membeli sawit dari Malaysia contohnya, jadi perdagangan kita agak kena,” tambah dia.

Pada Rabu (1/11) lalu memang ada pertemuan untuk membahas percepatan perjanjian perdagangan. Pemerintah memberikan prioritas pada tiga negara atau kawasan. Yakni  Chile, Australia, dan Europian Free Trade Assosiation (EFTA) yang terdiri atas Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Iman Pambagyo menuturkan selama ini ekspor ke Chile hanya USD 143 juta pertahun. Tapi, potensi perdagangan di Chile diprediksi lebih besar dari itu. ”Kita tidak pernah punya FTA (free trade agreement ) di Amerika Latin, ini akan jadi yang petama,” ujar dia.

Iman sudah beberapa kali berkunjung ke Chile. Dari informasi yang dia dapat, negara tersebut butuh produk kerajinan, mobil dan suku cadangnya, CPO, produk dari karet, dan alas kaki. Tapi, semua itu terkendala dengan tarif impor yang masih tinggi. yakni dengan tarif most favourable nation (MFN) sebesar 6 hingga 22 persen.

”Dibandingkan kalau dia (Chile) beli dari Malaysia nol persen, ya mereka beli dari Malaysia itu,” ungkap dia.

Sedangkan perdagangan dengan Australia ditujukan untuk mengakomodasi permintaan negara terebut membuka pasar buah tropikal. Indonesia meminta pembukaan pasar tenaga kerja dan investasi.  ”Jadi nggak selalu barang dengan barang nih. Kan harus lihatnya secara keseluruhan,” ujar dia.

Sementara perjanjian dengan EFTA yang terdiri atas Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss itu berkaitan dengan investasi teknologi tinggi. Tapi, negara tersebut juga meminta pembukaan pasar untuk produk manufacture. ”Kita sebaliknya, untuk produk pertanian yang bisa kita eksport, kita minta dia buka,” tambah dia.