Indonesia Pertimbangkan Tambah Impor Minyak dan LPG dari AS untuk Imbangi Neraca Perdagangan

Tampang.com | Pemerintah Indonesia tengah mengkaji rencana peningkatan impor minyak dan LPG dari Amerika Serikat sebagai respons terhadap kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump. Tujuannya, untuk memperkecil surplus perdagangan Indonesia terhadap Amerika sekaligus menjaga hubungan dagang strategis kedua negara.


Bahlil: Ini Bentuk Negosiasi terhadap Tarif 32 Persen dari AS

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto secara langsung memintanya untuk mengevaluasi potensi pembelian komoditas energi dari Amerika. Hal ini menjadi bagian dari negosiasi diplomatik setelah Indonesia dikenakan tarif tinggi sebesar 32 persen oleh AS, tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja.


“Kami sedang kaji agar minyak dan LPG bisa jadi salah satu komoditas yang dibeli dari Amerika,” kata Bahlil di Jakarta, Rabu (9/4/2025).



Surplus Dagang yang Terlalu Besar Jadi Pemicu

Mengacu data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bahlil menjelaskan bahwa neraca perdagangan Indonesia dengan AS surplus antara 14–15 miliar dolar AS (sekitar Rp 237 hingga 254 triliun). Kondisi ini dinilai memicu kebijakan proteksionis dari AS, termasuk pemberlakuan tarif tinggi terhadap produk Indonesia.


Impor dari AS Dinilai Ekonomis Meski Lebih Jauh

Meski secara geografis lebih jauh dibandingkan negara-negara di Timur Tengah, Amerika Serikat menjadi pemasok utama LPG ke Indonesia, dengan kontribusi 54 persen. Harga LPG dari AS juga dinilai bersaing.


“Secara logika mungkin lebih mahal karena transportasi, tapi kenyataannya harganya sama,” ujar Bahlil.



Alih Impor, Bukan Tambah Volume

Bahlil menegaskan bahwa rencana ini bukan untuk menambah total volume impor migas, melainkan melakukan alih impor dari negara lain ke Amerika. Artinya, impor dari Singapura, Afrika, dan Timur Tengah tidak akan dihentikan, hanya akan dikurangi volumenya.


Tidak Akan Ganggu APBN

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya telah memastikan bahwa skema alih impor ini tidak akan berdampak signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah tetap menjaga agar beban fiskal tidak membengkak akibat penyesuaian strategi dagang.


Fokus Hanya pada LPG dan Minyak, LNG Belum Dihitung

Menanggapi isu potensi impor gas alam cair (LNG) dari AS, Bahlil menegaskan bahwa sejauh ini hanya LPG dan minyak yang sedang dihitung. Komoditas energi lainnya belum masuk dalam rencana karena belum ada kebutuhan mendesak.


“LNG belum kami hitung karena belum ada kebutuhan. Fokus kami saat ini hanya LPG dan minyak,” kata dia.



Kebijakan Tarif AS Guncang Kawasan ASEAN

Kebijakan tarif resiprokal AS berlaku sejak 5 April 2025, dimulai dengan tarif umum 10 persen untuk semua negara, lalu meningkat secara khusus bagi negara tertentu, termasuk Indonesia. Negara ASEAN lainnya juga turut terdampak, seperti Vietnam (46 persen), Thailand (36 persen), dan Malaysia (24 persen).


Kesimpulan: Manuver Bijak Pemerintah di Tengah Tekanan Global

Rencana peningkatan impor dari AS menunjukkan langkah strategis pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas perdagangan dan hubungan diplomatik. Di tengah ketegangan dagang internasional, pendekatan pragmatis seperti ini menjadi pilihan untuk menjaga keseimbangan neraca tanpa mengorbankan kepentingan nasional.