Harga Beras Naik Lagi saat Panen Raya, Publik Pertanyakan Kinerja Pemerintah!

Tampang.com | Di tengah berlangsungnya panen raya di berbagai daerah, harga beras justru kembali merangkak naik. Kondisi ini membuat masyarakat bertanya-tanya: mengapa harga tetap tinggi saat pasokan seharusnya melimpah? Fenomena ini menyoroti lagi persoalan klasik dalam sistem distribusi pangan nasional yang dianggap belum efisien dan cenderung menguntungkan segelintir pihak.

Kenaikan Harga yang Tak Masuk Akal, Publik Merasa Dikhianati

Beras sebagai kebutuhan pokok seharusnya mengalami penurunan harga di masa panen. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Di pasar-pasar tradisional, harga beras medium naik antara 10 hingga 15 persen dibanding bulan lalu. Kenaikan ini tentu memberatkan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah yang sangat sensitif terhadap fluktuasi harga kebutuhan pokok.

“Ini sangat tidak masuk akal. Panen besar, tapi harga malah naik. Rakyat kecil yang jadi korban,” ujar Lestari, seorang ibu rumah tangga di Jakarta yang kecewa saat belanja di pasar pagi tadi.

Distribusi Amburadul, Tata Niaga Pangan Dipertanyakan

Masalahnya tampaknya bukan di produksi, melainkan pada distribusi. Banyak kalangan menilai bahwa distribusi beras dari daerah sentra produksi ke wilayah konsumen masih mengalami hambatan besar, baik karena minimnya infrastruktur pendukung maupun tata niaga yang dikuasai oleh pihak tertentu.

“Pemerintah selalu bicara soal swasembada, tapi kenyataannya rakyat tetap membeli beras dengan harga tinggi. Ada yang tidak beres di sistem tata niaga kita,” ungkap Suroto, pengamat kebijakan publik.

Ketimpangan Akses dan Permainan Harga

Celakanya, permainan harga oleh spekulan dan tengkulak turut memperburuk keadaan. Petani menjual gabah dengan harga rendah, namun saat sampai ke konsumen, harga melonjak drastis. Ini menunjukkan adanya rantai distribusi yang panjang dan tidak efisien, yang membebani konsumen sekaligus merugikan petani.

“Petani tetap miskin, rakyat tetap menjerit, tapi ada pihak yang untung besar. Ini ironi yang terus terulang,” kata Suroto menyoroti situasi ini.

Solusi yang Tak Kunjung Konkret

Sudah berulang kali pemerintah menjanjikan perbaikan sistem distribusi pangan dan penguatan cadangan pangan nasional. Namun hingga kini, realisasi konkret belum terasa. Masyarakat menilai langkah-langkah yang diambil belum menyentuh akar persoalan, dan hanya sebatas wacana tanpa eksekusi yang nyata.

Perlu Langkah Berani dan Terstruktur

Para analis menekankan perlunya reformasi menyeluruh dalam manajemen pangan nasional. Pemerintah harus turun tangan langsung mengawasi distribusi, memperkuat peran Bulog, dan memangkas rantai distribusi agar harga bisa terkendali. Tak kalah penting, perlindungan terhadap petani juga harus diperkuat agar keseimbangan harga dapat terjaga dari hulu ke hilir.

Beras Harus Terjangkau, Bukan Komoditas Spekulatif

Beras bukan sekadar komoditas, tapi kebutuhan hidup rakyat. Selama beras masih diperlakukan sebagai objek spekulasi pasar, ketimpangan akan terus terjadi. Sudah saatnya negara hadir lebih kuat dalam menjamin akses pangan yang adil dan merata.