Harga Beras Naik Lagi, Janji Stok Aman Belum Redakan Kekhawatiran Warga

Tampang.com | Harga beras premium kembali naik sejak awal Mei 2025. Di sejumlah pasar tradisional Jabodetabek dan Jawa Tengah, harga melonjak menjadi Rp16.000–Rp17.500 per kilogram, padahal bulan lalu masih di kisaran Rp14.500. Bahkan di Papua dan Maluku, harga tembus hingga Rp19.000/kg.

Kondisi ini membuat warga semakin resah, apalagi bagi mereka yang menggantungkan kebutuhan harian pada beras sebagai makanan pokok utama.

Janji Pemerintah: Stok Aman, Distribusi Dipercepat
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog menyatakan bahwa stok beras nasional masih mencukupi hingga tiga bulan ke depan, bahkan menjamin distribusi dipercepat untuk menekan spekulan.

“Stok kita aman, distribusi jalan, kita sedang pantau jalur logistik agar tak tersendat,” kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.

Namun, di lapangan, harga belum juga turun. Beberapa pedagang mengaku belum mendapat pasokan baru dengan harga yang lebih rendah.

Konsumen Terjepit, Pedagang Bingung
“Biasanya kalau harga naik gini, pembeli mulai ngurangin belanja. Dulu beli 5 kg, sekarang cuma 3 kg,” ujar Ibu Lilis, pedagang beras di Pasar Anyar, Tangerang.

Sementara itu, konsumen merasa semakin tertekan. Gaji belum naik, tapi biaya makan naik terus. Kenaikan harga beras ikut memicu efek domino ke harga lauk pauk, jajanan pasar, hingga makanan di warung makan kecil.

Pakar: Jangan Cuma Fokus pada Stok, Tapi Juga Akses dan Daya Beli
Menurut ekonom pangan dari IPB, Dr. Yusran Effendi, pemerintah tidak bisa hanya andalkan stok besar di gudang, tapi juga harus memastikan akses dan keterjangkauan harga di tingkat konsumen.

“Buat masyarakat miskin, kenaikan Rp1.500/kg itu signifikan. Artinya ada pengurangan porsi makan atau beralih ke pangan murah tapi kurang gizi,” ujarnya.

Apakah Bantuan Pangan Cukup?
Pemerintah memang melanjutkan program bantuan pangan seperti beras 10 kg gratis untuk keluarga prasejahtera, namun tidak semua warga bisa mengakses bantuan tersebut. Di sisi lain, masyarakat kelas menengah yang tak masuk kategori bantuan tetap harus menanggung lonjakan harga tanpa kompensasi.

Kesimpulan
Harga beras yang terus naik menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar soal stok, tapi soal distribusi adil dan daya beli rakyat. Jika tak ada intervensi lebih progresif, bisa muncul risiko jangka panjang berupa penurunan kualitas konsumsi dan gizi masyarakat.