Harga Beras Naik Lagi, Daya Beli Rakyat Makin Terjepit?

Tampang.com | Harga beras di sejumlah wilayah Indonesia kembali mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Kenaikan ini menjadi pukulan berat bagi masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah yang sudah bergulat dengan tekanan ekonomi pasca-pandemi dan inflasi energi.

Harga Medium Tembus Rp14.500, Di Pasar Tembus Rp16.000

Data dari Badan Pangan Nasional mencatat, rata-rata harga beras medium nasional kini menyentuh Rp14.500 per kg, bahkan di beberapa daerah tembus Rp16.000. Kenaikan ini terjadi menjelang pertengahan tahun, saat panen raya seharusnya menstabilkan harga.

“Kondisi ini tidak normal. Harga beras semestinya turun setelah panen, bukan sebaliknya,” kata Hendra Wibowo, ekonom pangan dari INDEF.

Faktor Cuaca dan Ketergantungan Impor

BPS mencatat penurunan produksi gabah akibat cuaca ekstrem dan pergeseran musim tanam. Di sisi lain, stok cadangan pangan pemerintah dinilai belum cukup untuk menstabilkan harga secara cepat. Ketergantungan pada impor beras juga memperparah situasi karena fluktuasi harga internasional.

“Kita terlalu lama bergantung pada impor untuk menutup kekurangan, padahal itu bukan solusi jangka panjang,” jelas Hendra.

Masyarakat Tercekik, Konsumsi Beras Tak Bisa Ditekan

Berbeda dengan barang lain, beras adalah kebutuhan pokok yang konsumsinya tak bisa ditunda. Kenaikan harga langsung menggerus daya beli rumah tangga dan memicu inflasi pangan yang menyebar ke komoditas lain.

“Satu rumah tangga bisa mengurangi daging, tapi tidak bisa berhenti makan nasi. Ini yang membuat dampaknya sangat terasa,” ujar Nuraini, ibu rumah tangga di Bekasi.

Subsidi dan Operasi Pasar Belum Efektif

Pemerintah melalui Bulog telah menggencarkan operasi pasar dan menyalurkan beras bantuan pangan. Namun, program ini belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan tak cukup menahan laju harga.

“Kami kadang antre tapi stok habis. Sementara harga di warung sudah tak terjangkau,” keluh Nuraini.

Solusi: Reformasi Kebijakan Pangan Nasional

Pengamat menilai pemerintah perlu melakukan reformasi menyeluruh pada tata niaga beras, memperkuat petani lokal, serta memastikan cadangan strategis yang cukup sepanjang tahun.

“Kebijakan pangan tidak bisa reaktif. Harus ada strategi jangka panjang yang berpihak pada petani dan konsumen,” pungkas Hendra.