Eksportir Sawit Resah, Rencana Kenaikan Pungutan CPO Dinilai Bisa Lemahkan Daya Saing Indonesia

Tampang.com | Industri sawit kembali jadi sorotan setelah rencana pemerintah untuk menaikkan pungutan ekspor Crude Palm Oil (CPO) memunculkan gelombang kekhawatiran dari kalangan eksportir. Kebijakan ini dianggap bisa melemahkan posisi Indonesia di pasar global, terutama saat harga komoditas masih dalam tren melemah.

Pelaku Industri: Ini Bukan Waktu yang Tepat

Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyuarakan keberatan atas kebijakan tersebut. Menurut mereka, biaya pungutan yang terlalu tinggi akan memotong margin pelaku usaha, terutama perusahaan kecil dan menengah yang tidak punya kapasitas efisiensi seperti korporasi besar.

“Kenaikan pungutan ini bisa membuat CPO Indonesia kalah bersaing dengan Malaysia dan negara-negara produsen lainnya,” ujar salah satu pengurus GAPKI dalam pertemuan internal pekan ini.

Dampak Langsung ke Petani Sawit

Kekhawatiran juga datang dari para petani sawit mandiri. Harga tandan buah segar (TBS) bisa ikut terkoreksi karena beban biaya dipastikan akan diturunkan ke level hulu. Hal ini dikhawatirkan memperparah tekanan ekonomi petani di tengah biaya produksi yang terus meningkat.

Selain itu, turunnya minat beli dari importir luar negeri bisa berdampak pada menurunnya volume ekspor dan permintaan domestik yang belum sepenuhnya mampu menampung produksi dalam negeri.

Alasan Pemerintah: Demi Dana Stabilitas Harga

Pemerintah berdalih bahwa pungutan ekspor dibutuhkan untuk menjaga stabilitas harga sawit di dalam negeri dan mendanai program hilirisasi industri. Dana dari pungutan ini juga digunakan untuk subsidi biodiesel dan peningkatan infrastruktur logistik sektor sawit.

Namun, kalangan industri menilai langkah ini kontraproduktif jika tidak dibarengi dengan stimulus yang bisa menjaga efisiensi produksi dan kepastian pasar ekspor.

Ancaman Penurunan Pasar Ekspor

Beberapa negara tujuan utama ekspor seperti India, China, dan Uni Eropa telah menunjukkan tanda-tanda penurunan permintaan akibat kebijakan non-tarif dan kampanye anti-sawit. Jika pungutan dinaikkan, Indonesia bisa kehilangan keunggulan harga yang selama ini menjadi nilai jual utama di pasar global.