Ekonomi Tumbuh Tapi PHK Massal Terjadi, Ada Apa dengan Dunia Kerja Kita?

Tampang.com | Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi positif di kuartal pertama tahun ini, namun ironi justru terjadi di sektor ketenagakerjaan. Sejumlah perusahaan besar di bidang manufaktur, ritel, hingga teknologi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: mengapa PHK terjadi saat ekonomi diklaim sedang tumbuh?

Efisiensi Perusahaan atau Strategi Bertahan?
Banyak perusahaan berdalih bahwa PHK dilakukan demi efisiensi di tengah ketidakpastian global. Namun, keputusan ini berdampak langsung pada ribuan buruh dan karyawan, terutama sektor informal dan kontrak yang tidak memiliki perlindungan memadai.

“Pertumbuhan ekonomi makro tidak selalu berarti kondisi mikro ikut membaik. Justru yang kecil-kecil yang duluan tumbang,” ujar Rudi Santosa, pakar ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada.

Produktivitas Meningkat, Tapi Upah Tak Naik
Masalah lain adalah ketimpangan antara produktivitas tenaga kerja dengan upah yang diterima. Sementara perusahaan meraup keuntungan, sebagian buruh justru kehilangan pekerjaan atau hanya menerima kompensasi minim.

Minimnya Perlindungan Karyawan dan Buruh
Regulasi ketenagakerjaan dinilai belum cukup kuat melindungi pekerja dari PHK sepihak. Skema jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) belum berjalan optimal, sementara mediasi antara perusahaan dan buruh seringkali tak berpihak pada pekerja.

Solusi: Penguatan Regulasi dan Akses Ketenagakerjaan Baru
Pemerintah didesak untuk memperkuat aturan ketenagakerjaan, memperluas pelatihan ulang (reskilling), dan mendorong penciptaan lapangan kerja baru yang berkualitas. Tanpa langkah konkret, angka pengangguran bisa kembali melonjak.

“Kita butuh kebijakan yang bukan hanya ramah pasar, tapi juga ramah pekerja,” tegas Rudi.

Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Keadilan Ketenagakerjaan, Ibarat Bangunan Rapat Tanpa Fondasi
Jika dunia kerja tidak dibenahi, maka pertumbuhan ekonomi hanya akan jadi angka tanpa makna. Pekerja adalah fondasi perekonomian, bukan sekadar beban neraca keuangan.