Efisiensi Anggaran, Sri Mulyani Batalkan Program Beasiswa Kemenkeu 2025

Pemerintah kembali melakukan langkah efisiensi anggaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi membatalkan program beasiswa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atau Ministerial Scholarship tahun 2025. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari kebijakan pengetatan anggaran dalam APBN 2025, sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Keputusan pembatalan beasiswa Kemenkeu 2025 ini merupakan hasil dari Rapat Pimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kemenkeu pada 31 Januari 2025. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah untuk menyelaraskan belanja negara dengan prioritas pemerintahan baru.

"Dalam rangka efisiensi dan penyesuaian terhadap prioritas anggaran 2025, program Ministerial Scholarship tahun ini tidak akan dibuka," ujar seorang pejabat Kemenkeu yang enggan disebutkan namanya.

Pembatalan beasiswa ini berlaku untuk seluruh skema yang dikelola Kemenkeu, termasuk beasiswa bagi pegawai pemerintah yang ingin melanjutkan studi di dalam maupun luar negeri.

Program Ministerial Scholarship sebelumnya menjadi salah satu skema pembiayaan pendidikan yang diberikan Kemenkeu kepada pegawai negeri dan profesional di sektor keuangan publik. Dengan dibatalkannya program ini, banyak calon penerima yang sudah merencanakan studi mereka kini harus mencari alternatif sumber pendanaan lain.

Seorang ASN yang berencana mendaftar beasiswa Kemenkeu 2025 mengungkapkan kekecewaannya. "Saya sudah menyiapkan dokumen dan persyaratan untuk program ini sejak tahun lalu. Sekarang, tiba-tiba dibatalkan. Ini cukup mengecewakan," ujarnya.

Di sisi lain, beberapa pihak memahami keputusan ini sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan fiskal yang lebih luas. Pemerintah saat ini tengah berupaya mengalokasikan anggaran ke sektor yang lebih mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti infrastruktur, ketahanan pangan, dan subsidi energi.

Keputusan ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo untuk melakukan efisiensi belanja negara agar lebih tepat sasaran. Prabowo telah meminta Kementerian Keuangan untuk menyusun strategi penghematan tanpa mengurangi program-program prioritas nasional lainnya.

Selain pembatalan beasiswa, Kemenkeu juga tengah meninjau berbagai program lain yang dinilai kurang mendukung pertumbuhan ekonomi secara langsung. Sumber dari internal Kemenkeu menyebutkan bahwa alokasi dana untuk perjalanan dinas, seminar, dan pelatihan luar negeri juga akan dikurangi sebagai bagian dari kebijakan efisiensi.

Namun, langkah ini tetap mengundang pro dan kontra. Beberapa pengamat ekonomi menilai bahwa pengurangan anggaran pendidikan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM di sektor keuangan publik, dapat berdampak negatif dalam jangka panjang.

"Peningkatan kapasitas SDM seharusnya tetap menjadi prioritas. Jika alasan efisiensi, pemerintah sebaiknya menyesuaikan anggaran tanpa harus menghilangkan program secara keseluruhan," kata Ekonom Universitas Indonesia, Fajar Mahendra.

Pembatalan program Ministerial Scholarship 2025 oleh Kemenkeu menjadi bagian dari langkah efisiensi APBN yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. Meskipun dianggap sebagai upaya penghematan anggaran, kebijakan ini menuai beragam reaksi dari masyarakat, terutama di kalangan ASN dan profesional yang terdampak langsung.

Ke depan, publik menunggu apakah kebijakan efisiensi ini akan berdampak pada sektor pendidikan lainnya atau jika pemerintah akan mencari solusi alternatif untuk tetap mendukung peningkatan kapasitas SDM di Indonesia.