Dilanda Masalah Keuangan PBB Berencana PHK 6.900 Sraf

Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) berencana memberhentikan 6.900 orang pegawai atau 20 persen dari keseluruhan staf Sekretariatnya. Rencana pemutusan hubungan kerja ini terungkap lewat sebuah memo internal yang disebar ke seluruh pegawai PBB, sebagaimana dilansir oleh Brussels Times dari AFP. Memo tersebut bertanggal 27 Mei 2025 dan berisi instruksi yang jelas kepada kepala departemen untuk menyediakan daftar posisi yang akan dihilangkan, dengan batas waktu penyerahan daftar paling lambat 13 Juni 2025.

Krisis keuangan yang melanda PBB saat ini menjadi salah satu alasan utama di balik keputusan sulit ini. Badan dunia tersebut menghadapi tantangan serius yang mengharuskan mereka untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dalam memo yang beredar, disebutkan bahwa fokus utama pemangkasan pegawai akan diarahkan pada fungsi-fungsi yang tumpang tindih, duplikasi, atau dianggap tidak kritis untuk operasional organisasi. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang ada digunakan secara optimal di tengah keadaan finansial yang sulit.

Kondisi keuangan yang memprihatinkan ini tidak hanya dialami oleh PBB, tetapi juga oleh banyak lembaga internasional lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia telah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pandemi COVID-19 hingga konflik yang berkepanjangan, yang berkontribusi terhadap krisis anggaran yang dialami oleh banyak badan internasional. Menurut beberapa laporan, banyak negara anggota PBB yang terlambat dalam pembayaran iuran mereka, menambah beban keuangan yang sudah ada dan memaksa organisai untuk mengevaluasi kembali struktur dan anggarannya.

Dalam menghadapi situasi ini, PBB telah berusaha untuk menerapkan berbagai inisiatif penghematan dan peningkatan efisiensi, tetapi langkah-langkah tersebut ternyata belum cukup untuk menutupi defisit yang ada. Oleh karena itu, pemecatan sebanyak 6.900 staf menjadi langkah drastis yang diambil agar PBB dapat terus melaksanakan misinya di berbagai penjuru dunia. Penting untuk dicatat bahwa pemangkasan staf ini mempengaruhi sangat banyak pegawai, termasuk mereka yang telah mengabdikan diri di instansi tersebut selama bertahun-tahun.

Proses pemecatan ini diharapkan dapat diselesaikan dengan cara yang seadil mungkin. Sejumlah departemen diperkirakan akan menjadi fokus utama dalam pemangkasan ini, terutama bagian-bagian yang mengalami penurunan jumlah tugas dan tanggung jawab akibat penyesuaian struktur organisasi. Pada saat yang sama, PBB berupaya untuk tetap mempertahankan kualitas layanan dan kapabilitasnya meskipun dengan sumber daya manusia yang lebih terbatas.

Dalam memo tersebut, para kepala departemen diinstruksikan untuk mempertimbangkan aspek yang lebih luas dalam penghapusan posisi. Hal ini menunjukkan keseriusan PBB dalam bertindak sesuai dengan prinsip efisiensi, tanpa mengabaikan tanggung jawabnya terhadap misi kemanusiaan dan perdamaian global yang menjadi tumpuan lembaga ini. Meskipun langkah ini tampak sebagai solusi sementara, efek jangka panjang dari pemecatan pegawai ini tentu akan memengaruhi operasi dan keberlangsungan program-program yang ada.

Dengan langkah ini, PBB berharap dapat mengatur kembali anggarannya dan mengurangi ketergantungan pada kontribusi negara-negara anggota yang sering kali tidak terbayarkan. Keputusan ini mencerminkan tekad PBB untuk bertahan dan beradaptasi di tengah tantangan yang terus menerus hadir di panggung internasional.