Demi Tertibkan Wajib Pajak, Perlukah 'Tax Amnesty' Jilid III?

Masyarakat Indonesia akhir-akhir ini menyoroti perihal DPR RI yang resmi menyetujui masuknya revisi UU Tax Amnesty ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Hal ini membuat kalangan ekonom mempertanyakan langkah DPR RI dalam mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2026.

Tax Amnesty atau pengampunan pajak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2016 oleh pemerintah Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mendorong para wajib pajak yang memiliki aset dan dana yang tidak terdeklarasi di dalam maupun di luar negeri untuk mendeklarasikannya ke otoritas pajak. Program ini juga memberikan kesempatan kepada para wajib pajak untuk membayar pajak yang tertunggak dengan tarif yang lebih rendah daripada tarif biasa.

Sejak pertama kali diperkenalkan, Tax Amnesty telah menjadi topik yang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Banyak yang mendukung program ini karena dianggap mampu meningkatkan penerimaan pajak negara, memberantas pengemplang pajak, serta mendorong repatriasi aset dan dana yang berada di luar negeri. Namun, sebagian lainnya masih meragukan efektivitas dan keadilan program ini, terutama terkait dengan pengampunan yang diberikan kepada para pengemplang pajak.

Kini, dengan disetujuinya masuknya revisi UU Tax Amnesty ke dalam Prolegnas Prioritas 2025, banyak pihak kembali mempertanyakan perlukah Indonesia melaksanakan program Tax Amnesty jilid III. Beberapa catatan penting perlu dipertimbangkan dalam menyikapi isu ini.

Pertama, efektivitas dari program Tax Amnesty sebelumnya masih patut dipertanyakan. Meskipun terjadi peningkatan penerimaan pajak dalam periode tertentu, namun pada akhirnya angka pengemplang pajak kembali meningkat setelah program ini berakhir. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah program Tax Amnesty benar-benar mampu menciptakan efek jera bagi para pengemplang pajak.

Selain itu, konsekuensi hukum bagi para pengemplang pajak masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pengampunan yang diberikan juga perlu disikapi dengan hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakadilan di masyarakat. Dalam hal ini, implementasi revisi UU Tax Amnesty harus mempertimbangkan perbaikan aspek hukuman dan sanksi terhadap para pelanggar pajak.

Di sisi lain, beberapa kalangan mendukung program Tax Amnesty jilid III dengan alasan bahwa penerimaan pajak Indonesia masih jauh dari target yang diinginkan. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat mendorong penerimaan pajak negara dan menarik kembali aset dan dana yang tersebar di luar negeri. Namun demikian, tentu perlu ada evaluasi mendalam terkait dengan penyebab rendahnya penerimaan pajak dan pencarian solusi yang lebih komprehensif.

Dalam konteks ini, revisi UU Tax Amnesty yang diajukan perlu disusun dengan seksama dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dari para ahli ekonomi, akuntansi, hukum, dan juga partisipasi aktif masyarakat sebagai wajib pajak. Seiring dengan keputusan DPR RI yang menyetujui masuknya revisi UU Tax Amnesty ke dalam Prolegnas Prioritas 2025, diharapkan implementasi program ini dapat menghasilkan dampak yang nyata bagi peningkatan ketaatan wajib pajak, penerimaan pajak negara, serta perbaikan sistem perpajakan secara keseluruhan.

Dalam menyongsong program Tax Amnesty jilid III, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, DPR RI, otoritas pajak, pihak swasta, dan masyarakat sebagai pengguna jasa perpajakan. Keterbukaan, transparansi, dan keadilan dalam merancang dan melaksanakan program ini menjadi kunci utama untuk mencapai keberhasilan yang diharapkan. Semoga dengan implementasi yang tepat, program Tax Amnesty jilid III dapat memberikan manfaat nyata bagi perbaikan sistem perpajakan Indonesia.