BUMN Masih Merugi, Tapi Gaji Direksi Miliaran? Publik Layak Bertanya!

Tampang.com | Dalam laporan keuangan terakhir, sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali mencatatkan kerugian. Namun, fakta mengejutkan muncul: para direksi dan komisaris tetap menikmati gaji dan tunjangan miliaran rupiah per tahun. Wajar kah perusahaan merugi tapi elite manajemennya tetap "berpesta"?

Kerugian BUMN, Gaji Direksi Tak Terpengaruh
BUMN strategis seperti PT Garuda Indonesia, PT KAI, dan beberapa anak usaha holding tambang masih bergulat dengan defisit keuangan. Meski demikian, laporan internal menunjukkan bahwa gaji direksi bisa mencapai Rp3–5 miliar per tahun, belum termasuk bonus dan tunjangan fasilitas.

“Ini mencederai kepercayaan publik. Kalau rugi, seharusnya manajemen juga ikut menanggung,” kritik Arya Wirawan, peneliti dari Lembaga Etika Bisnis Publik.

Perlu Ada Indikator Kinerja dan Penalti
Para pakar menilai perlu adanya mekanisme penalti bagi jajaran manajemen BUMN yang gagal mencapai target kinerja. Sistem remunerasi berbasis hasil harus diterapkan ketat, agar pengelolaan perusahaan negara tidak terjebak pada zona nyaman.

“BUMN bukan tempat aman cari gaji besar, tapi alat negara untuk melayani rakyat,” tegas Arya.

Pengawasan Lemah, Transparansi Minim
Salah satu masalah mendasar adalah lemahnya pengawasan publik terhadap operasional dan pengeluaran BUMN. Rapat-rapat tertutup dan laporan tahunan yang minim detail membuat ruang evaluasi kian sempit.

Solusi: Audit Publik dan Reformasi Manajemen BUMN
Reformasi BUMN harus dimulai dari perbaikan sistem rekrutmen, pemangkasan birokrasi, serta pembentukan lembaga independen pengawas kinerja. Publik juga harus punya akses pada informasi gaji, bonus, dan evaluasi direksi secara berkala.