Bos ID FOOD Curhat Utang Rp 8,2 T, Minta Negara Suntik Modal Segini

Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pangan, ID FOOD, resmi mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun 2025 sebesar Rp 1,6 triliun. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, terutama pada 10 komoditas pangan yang dikelola oleh perusahaan.

Direktur Utama ID FOOD, Sis Apik Wijayanto, menyampaikan bahwa permohonan PMN tersebut tak lepas dari beban utang perusahaan yang mencapai angka yang tinggi, yakni Rp 8,2 triliun. Dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Sis Apik Wijayanto mengungkapkan alasan di balik permohonan PMN sebesar Rp 1,6 triliun tersebut.

"Kemudian beban utang tinggi yaitu Rp 8,2 triliun sudah terkait dari pada urgensi permohonan PMN Rp 1,6 triliun ini kami pertama bahwa sebagai BUMN Holding Pangan ID FOOD mendukung ketahanan pangan nasional dan berperan sebagai offtaker komoditas pangan dengan petani, peternak, dan nelayan dan dari 13 komoditas yang jadi cadangan pangan pemerintah, 10 komoditas diantaranya dikelola dan didistribusikan ID FOOD," ujarnya.

Pihak ID FOOD telah merencanakan alokasi PMN tersebut untuk 10 komoditas pangan penting, antara lain daging sapi, daging ayam, telur ayam, gula konsumsi, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai, ikan kembung, dan daging kerbau. Sis Apik menambahkan bahwa dengan disetujuinya permohonan PMN ini, ID FOOD berharap dapat mendukung program pemerintah dalam memenuhi cadangan pangan nasional.

"Pemberian PMN tunai akan berdampak pada holding pangan untuk memperkuat ekosistem pangan Indonesia selain juga dapat meningkatkan pendapatan negara," tambahnya.

Tak hanya itu, permohonan PMN yang diajukan ID FOOD juga diklaim akan digunakan sebagai modal kerja yang akan dilunasi pada akhir tahun berjalan. "Sehingga ID FOOD butuh pendanaan internal untuk stok akhir tahun dan stok berikutnya untuk struktur biaya bunga karena dengan kondisi adanya PMN kita harap struktur pendanaan lebih efisien dan tentunya bisa mendapatkan manfaat untuk efisiensi biaya," tandas Sis Apik.