BLT Dongkrak Daya Beli, Ekonomi Melaju: Purbaya Yakin Pertumbuhan Capai 5,7 Persen

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,7 persen pada tahun 2026, didorong oleh penguatan daya beli masyarakat melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta kebijakan fiskal yang akomodatif.

Dalam pernyataannya di sela Forum Ekonomi Nasional di Jakarta, Purbaya menekankan bahwa kombinasi antara stimulus sosial dan stabilitas sistem keuangan mampu memperkuat konsumsi domestik yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.


“Tambahan BLT pada triwulan pertama dan kedua tahun depan diperkirakan akan meningkatkan daya beli masyarakat bawah, yang secara langsung berdampak pada peningkatan konsumsi rumah tangga,” ujar Purbaya.


 

BLT sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi

Pemerintah telah merancang penambahan alokasi BLT untuk tahun 2026 sebagai bagian dari program perlindungan sosial dan upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi pascapandemi dan tekanan global. Program ini tidak hanya menyasar keluarga miskin, tetapi juga pekerja sektor informal, buruh harian, dan pelaku UMKM terdampak.

Skema bantuan langsung ini dirancang lebih adaptif dan tepat sasaran, memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan teknologi digital dalam penyalurannya, sehingga mampu menjangkau lebih banyak penerima secara cepat dan efisien.

Menurut Purbaya, dampak BLT terhadap pertumbuhan ekonomi bukan hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga menciptakan multiplier effect ke berbagai sektor, terutama sektor ritel, transportasi, dan logistik.

Konsumsi Rumah Tangga: Penggerak Utama

Dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50 persen. Dengan demikian, setiap kebijakan yang dapat memperkuat konsumsi akan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Purbaya menjelaskan, tambahan BLT akan menambah aliran uang di masyarakat, terutama di kelompok 40 persen terbawah, yang memiliki kecenderungan tinggi untuk membelanjakan uangnya. Ini berbeda dengan kelompok menengah-atas yang lebih cenderung menyimpan atau menginvestasikan dananya.


“Saat masyarakat bawah punya daya beli, mereka akan belanja kebutuhan pokok, transportasi, bahkan jasa. Ini akan menghidupkan ekonomi lokal secara langsung,” jelasnya.


 

Optimisme LPS: Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga

Sebagai otoritas yang menjaga stabilitas sistem perbankan dan keuangan melalui mekanisme penjaminan simpanan, LPS melihat situasi ekonomi nasional dalam kondisi yang stabil dan resilien. Perbankan nasional mencatat likuiditas yang cukup longgar, non-performing loan (NPL) terkendali, dan pertumbuhan kredit yang mulai menguat.

Kondisi ini menurut Purbaya memberikan ruang bagi perbankan untuk lebih ekspansif dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif, khususnya sektor UMKM yang sangat bergantung pada konsumsi domestik.


“Kami yakin, kombinasi antara BLT, pertumbuhan kredit, dan stabilitas sistem keuangan akan membawa ekonomi ke level pertumbuhan 5,7 persen. Bahkan, bisa lebih tinggi jika didukung reformasi struktural yang konsisten,” tegasnya.


 

Tantangan Global: Risiko Tetap Diwaspadai

Meski optimisme tinggi, Purbaya mengingatkan bahwa risiko global masih harus diwaspadai, terutama ketidakpastian pasar keuangan internasional, tensi geopolitik, serta potensi perlambatan ekonomi di negara mitra dagang utama.

Namun demikian, ia menilai bahwa fondasi ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat, baik dari sisi fiskal, moneter, maupun sektor riil. Inflasi yang terkendali dan cadangan devisa yang cukup tinggi juga memberikan bantalan terhadap tekanan eksternal.

 

Perluas Jangkauan dan Literasi Keuangan

Purbaya juga mendorong agar perluasan jangkauan program BLT disertai dengan upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat, terutama penerima manfaat. Tujuannya adalah agar dana yang diterima tidak hanya habis untuk konsumsi jangka pendek, tetapi juga bisa digunakan untuk kebutuhan produktif, seperti modal usaha kecil atau pendidikan anak.

LPS juga berencana memperkuat edukasi publik melalui kerja sama dengan bank-bank penyalur dan lembaga keuangan mikro, sehingga masyarakat semakin melek dalam mengelola dana bantuan yang diterima.

 

Dukungan Kebijakan dan Reformasi Struktural

Di luar BLT, Purbaya menekankan pentingnya sinergi kebijakan antarinstansi dan pelaksanaan reformasi struktural yang konsisten, khususnya di sektor tenaga kerja, perizinan investasi, dan penguatan sektor industri dalam negeri.

Ia percaya bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan hanya bisa dicapai apabila ada keberpihakan pada sektor riil dan masyarakat bawah, disertai birokrasi yang efisien.

 

Momentum Harus Dimanfaatkan

Dengan tambahan BLT sebagai pemicu daya beli dan konsumsi masyarakat, serta dukungan sistem keuangan yang stabil, Purbaya optimistis Indonesia bisa meraih pertumbuhan ekonomi 5,7 persen pada tahun 2026. Target ini lebih tinggi dari rata-rata proyeksi lembaga internasional dan mencerminkan kepercayaan terhadap kekuatan domestik Indonesia.


“Momentum ini harus dimanfaatkan. Jangan sampai bantuan hanya jadi angka di APBN. Ia harus hadir sebagai penggerak ekonomi, pemberdaya masyarakat, dan penyambung harapan,” pungkas Purbaya.